Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyinggung persatuan bangsa dalam pidato yang disampaikan di momen 98 tahun Sumpah Pemuda, Rabu (28/10). Lewat siaran video yang didampingi oleh dua pimpinan DPR lain yakni Cucun Ahmad Syamsurizal dan Saan Mustopa, Dasco menyatakan deklarasi sumpah pemuda pada 28 Oktober 1928 bukan atas kesepakatan dalam banyak hal.
Pentingnya Persatuan Bangsa
Menurut Dasco, para pemuda pada masa itu bersepakat dalam satu hal yakni satu tanah air, bangsa, dan bahasa. Seperti dilaporkan CNN Indonesia, ia menekankan bahwa mereka bersepakat tentang sesuatu yang lebih penting meskipun tidak sepakat dalam segala hal.
Dasco menyebut para pemuda dahulu tidak menunggu keadaan mudah untuk bersatu, melainkan menyadari masa depan tidak bisa diperjuangkan sendiri-sendiri. Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menyatakan hal tersebut merupakan keberanian politik generasi 1928 yang menempatkan cita-cita bangsa di atas batas kelompok, di mana keberanian semacam itu kembali dituntut pada masa kini.
Tantangan Global dan Domestik
Ia menambahkan bahwa dunia saat ini sedang bergerak dari ketidakpastian geopolitik dan ekonomi. Menurut Dasco, ketegangan di Timur Tengah kini merambat melampaui wilayah konflik mulai dari harga energi, biaya pengangkutan, rantai pasok, inflasi, hingga berujung ke dapur keluarga Indonesia.
Ia berpendapat persaingan kekuatan besar, perebutan teknologi, dan perubahan arah perdagangan dunia juga mempersempit ruang bagi negara yang tidak siap. Begitu pula di Indonesia, terdapat dinamika Laut Cina Selatan, keamanan pelayaran, kejahatan lintas batas, ancaman siber, bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), asap lintas batas, banjir, cuaca ekstrem, serta ancaman pangan.
“Karena itu, persatuan tidak boleh berhenti menjadi semboyan. la harus menjelma menjadi kemampuan negara dalam mengambil keputusan yang tepat, cepat, dan adil,” ujar Dasco.
Tuntutan Massa Aksi
Bertepatan dengan 98 tahun Sumpah Pemuda, pada hari ini masyarakat Indonesia termasuk mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan sejumlah tuntutan. Di antaranya meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional dan mengadili korporasi yang bertanggung jawab atas karhutla serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan.
Massa juga menuntut pemerintah mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kepentingan rakyat dan menghentikan pemborosan untuk kepentingan politik praktis seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Tuntutan lainnya mencakup penurunan biaya pendidikan, akses layanan dasar yang merata, penghentian penggunaan instrumen hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan, pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), jaminan perlindungan kebebasan bersuara, pengadilan pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM), serta penghentian militerisasi di ruang sipil.
Merespons hal tersebut, pemerintah menyatakan siap menampung aspirasi yang disampaikan massa aksi lewat demonstrasi yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
