Pemerintah menjalankan uji coba penyajian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan metode prasmanan di 66 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 10 provinsi. Langkah ini bertujuan meningkatkan keamanan pangan serta mutu gizi makanan dalam pelaksanaan program tersebut.
Empat Prioritas Pembenahan MBG
Uji coba tersebut merupakan bagian dari empat prioritas pembenahan MBG yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Penyelenggaraan Program MBG pada Senin (19/10). Empat prioritas itu mencakup percepatan pemerataan layanan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), perbaikan tata kelola dapur SPPG, peningkatan keamanan dan mutu gizi makanan, serta penertiban data penerima manfaat dan pemberantasan penyimpangan.
Zulhas menyatakan bahwa arahan Presiden mengenai MBG harus segera diimplementasikan secara merata, khususnya di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi, seperti disampaikan dalam keterangannya pada Rabu (21/10/2026).
Prioritas pertama memfokuskan pemerataan layanan MBG. Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengaktifkan 480 SPPG baru di 16 provinsi wilayah Indonesia Timur pada 2 Oktober, disusul 980 SPPG baru di Sumatra, Kalimantan, dan Bali pada 14 Oktober. Tahap III yang berlangsung pada pekan keempat Oktober memfokuskan perluasan pada pesantren dan sekolah keagamaan di daerah terpencil.
Prioritas kedua adalah perbaikan tata kelola lewat penerapan skema insentif baru senilai Rp 2.000 per porsi mulai 2 Oktober 2026 dan pendataan ulang SPPG. Berdasarkan Surat Penetapan Sementara 2 (SPS 2), tercatat sebanyak 26.385 SPPG berstatus operasional yang harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), tidak disuspen, tidak mengalami kejadian fatal, dan melayani lebih dari 1.000 penerima manfaat.
Prioritas ketiga adalah peningkatan keamanan pangan dan mutu gizi. Pemerintah melakukan benchmarking ke negara berpengalaman seperti Jepang dan Italia, serta menguji coba metode prasmanan di 66 SPPG untuk menjaga makanan tetap hangat, mengurangi sisa makanan, dan memperkuat edukasi gizi.
Prioritas keempat mencakup penertiban data penerima manfaat berbasis nama, alamat, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi siswa, santri, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Zulhas juga menekankan pemberantasan praktik penyimpangan, perantara, dan kerja sama oknum yang mengarah pada korupsi, serta memperkuat peran Satgas MBG di daerah.
Penjelasan Kepala BGN Terkait Uji Coba Prasmanan
Kepala BGN, Sudaryono menjelaskan bahwa metode prasmanan diterapkan dengan membawa makanan hangat langsung ke kelas agar disajikan kepada siswa. Cara tersebut memperpendek jeda waktu memasak dan makan sehingga kualitas dan kesegaran makanan tetap terjaga serta meminimalisasi risiko kesehatan.
Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar menyebutkan bahwa metode ini turut menekan sisa makanan karena siswa bisa mengambil tambahan bila persediaan masih ada. Di samping itu, penerapan prasmanan memerlukan pelatihan dan pembiasaan yang memadai agar berjalan baik.
Selain penyajian prasmanan, BGN memperkuat pengawasan operasional SPPG melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial intelligence (AI) yang menghubungkan CCTV dapur ke pusat pemantauan. Pengawasan terpusat ini mencakup standar operasional prosedur pengolahan, persiapan makanan, hingga pencucian ompreng untuk mengurangi risiko kejadian fatal.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, sejumlah menteri, wakil menteri, wakil kepala lembaga, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait.
Sumber: Berita - Detikcom
