Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyatakan bahwa dalam kurun waktu dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah berhasil memperkuat fondasi kedaulatan pangan nasional. Indonesia kini tidak lagi melakukan impor beras untuk konsumsi masyarakat serta telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan utama.
Pencapaian Swasembada dan Kesejahteraan Petani-Nelayan
Delapan komoditas yang telah mencapai swasembada tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, cabai rawit, cabai besar, telur ayam, daging ayam, dan bawang merah. Pemerintah juga berupaya memperbaiki posisi petani dan nelayan dalam rantai pangan melalui koordinasi lintas sektor guna memastikan peningkatan produksi turut mendongkrak kesejahteraan mereka.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa ikhtiar dalam memperkuat kedaulatan pangan mulai membuahkan hasil nyata. “Alhamdulillah, ikhtiar memperkuat kedaulatan pangan mulai menunjukkan hasil. Kita bersyukur Indonesia semakin mampu memenuhi kebutuhan pangan dari dalam negeri. Namun, capaian ini harus dirasakan oleh petani, nelayan, dan masyarakat yang selama ini suaranya kerap kurang terdengar dalam rantai pangan. Inilah amanah yang harus kita jaga bersama,” ujar Zulkifli dalam keterangan tertulis pada Rabu (21/10/2026), seperti dilaporkan detikcom.
Di sektor pertanian, harga gabah di tingkat petani mengalami kenaikan menjadi minimal Rp6.500 per kilogram, sementara harga jagung minimal mencapai Rp5.500 per kilogram. Nilai Tukar Petani juga tercatat meningkat dari 116 menjadi 131, disertai penyederhanaan regulasi distribusi pupuk bersubsidi agar penyalurannya kepada petani berjalan lebih cepat.
Sementara itu, dalam upaya memperkuat kesejahteraan nelayan, Nilai Tukar Nelayan saat ini berada di angka 103 dengan target peningkatan hingga 120. Pemerintah membangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih dan menargetkan pembangunan 5.000 kampung serupa hingga 2029, serta menyiapkan pengembangan budidaya ikan tematik di 40.000 titik.
Infrastruktur Desa dan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan
Pada tingkat desa, pemerintah memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penopang ekonomi masyarakat. Sebanyak 10.070 koperasi telah resmi beroperasi dari lebih 28 ribu koperasi yang terbangun, dengan target peningkatan mencapai 35 ribu hingga 40 ribu koperasi pada akhir tahun untuk memperpendek rantai distribusi.
Transformasi pangan ini juga dibarengi dengan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, termasuk tata kelola lingkungan melalui pengolahan sampah terintegrasi dari hulu hingga hilir. Residu sampah diolah menjadi sumber energi listrik menggunakan teknologi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik.
Zulhas mengungkapkan bahwa dalam empat bulan terakhir, peletakan batu pertama telah dimulai di empat calon lokasi PSEL yaitu Denpasar Raya, Kota Bekasi, Bogor Raya 1, dan Legok Nangka Bandung. Pemerintah menargetkan sedikitnya 21 PSEL terbangun hingga akhir 2028 atau 2029, yang didukung oleh Perpres Nomor 109 Tahun 2025 untuk menyederhanakan prosedur dan memperkuat koordinasi lintas kementerian serta daerah.
Selain itu, tata kelola karbon nasional kini didukung oleh keberadaan Sistem Registri Unit Karbon sebagai fondasi yang tertib dan transparan. Zulhas menegaskan bahwa pencapaian dua tahun ini menjadi landasan penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah berbagai gejolak global.
Sumber: Berita - Detikcom
