Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan menjalin hubungan baik bersama seluruh negara tanpa terikat blok atau pakta militer tertentu. Prabowo menyatakan bahwa prinsip tersebut dilandasi oleh pandangan bahwa Indonesia harus memiliki banyak kawan dan menghindari permusuhan.
Penerapan Prinsip Good Neighbor Policy
Saat memimpin sidang kabinet paripurna dua tahun pemerintahan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (21/10/2026), Prabowo menjelaskan bahwa dirinya memegang teguh prinsip untuk mencari kawan sebanyak mungkin. Kebijakan tersebut dinamakannya sebagai kebijakan bertetangga yang baik.
Seperti dilaporkan Liputan6.com, Prabowo mengungkapkan bahwa prinsip itu sudah diterapkannya sejak sebelum resmi dilantik menjadi Presiden, saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan di bawah kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Prabowo menyatakan dirinya mengikuti arah kebijakan luar negeri yang dirintis oleh Jokowi pada masa tersebut.
Prabowo menambahkan, Indonesia senantiasa berupaya membangun kerja sama dan menjaga relasi positif dengan berbagai negara agar dapat diterima dengan baik di kancah internasional. Upaya tersebut dilakukan dengan memenuhi berbagai permintaan kerja sama serta melawat ke berbagai wilayah di luar kawasan regional.
Tolak Pakta Militer dan Imperialisme
Meskipun membuka pintu kerja sama yang luas, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia menolak untuk bergabung dengan blok atau pakta militer mana pun. Sikap tersebut, menurutnya, sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar yang menentang segala bentuk imperialisme dan penjajahan.
Dalam ranah domestik, Prabowo juga menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok tertentu. Berdasarkan pengalaman panjangnya di bidang keamanan dan politik, di mana kedua sektor tersebut tidak dapat dipisahkan, ia berupaya merangkul berbagai kekuatan demi menghadapi situasi global yang penuh dengan kerawanan.
Sumber: Liputan6.com Peristiwa
