Ekonom senior Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong memperkirakan Indonesia menghadapi potensi krisis dalam kurun waktu enam bulan hingga satu tahun ke depan. Pernyataan tersebut disampaikan Tom saat menghadiri peringatan 98 tahun Sumpah Pemuda yang diselenggarakan DPP PDIP pada Rabu (28/10).
“Hitungan saya mungkin potensi kita krisis dalam 6-12 bulan ke depan itu di atas 50 persen,” ujar Tom, seperti dilaporkan CNN Indonesia.
Menurut Tom, situasi tersebut akan memberikan dampak berat khususnya bagi kalangan generasi muda. Kendati demikian, dia berpesan agar mereka tidak merasa takut ataupun goyah menghadapi kemungkinan tersebut. Berdasarkan catatan sejarah, lanjut Tom, krisis justru sering kali menyelamatkan generasi berikutnya, seperti yang banyak terjadi di berbagai negara Eropa serta di Indonesia pada tahun 1998.
Dalam acara dialog yang menjadi rangkaian peringatan Sumpah Pemuda tersebut, turut hadir pula Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kegiatan bertajuk Millennium Public Pulse 28 itu digelar secara rutin setiap tanggal 28 dan direncanakan berlangsung sampai puncak satu abad Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2028.
Respons Pemerintah dan Bank Indonesia Terkait Wacana Krisis
Wacana mengenai potensi krisis ini sebelumnya juga pernah mendapat tanggapan dari sejumlah pakar ekonomi yang mengingatkan pemerintah terhadap kemungkinan terulangnya kondisi seperti krisis tahun 1998 silam. Menanggapi kekhawatiran itu, Purbaya Yudhi Sadewa ketika menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Juni lalu menyatakan keyakinannya bahwa kondisi ekonomi nasional tidak akan kembali menyerupai krisis 1997-1998, meski nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami ketidakstabilan.
“Yang penting gini, kita tidak sedang menuju keadaan seperti (krisis) 1997-1998 lagi. Fiskal kita baik, ekonominya bagus,” kata Purbaya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/6).
Purbaya menilai tekanan yang terjadi saat ini lebih dipicu oleh sejumlah sentimen negatif yang berdampak pada pergerakan nilai tukar rupiah. Dirinya meyakini pelemahan rupiah tersebut bisa diatasi lewat koordinasi yang baik antara pihak pemerintah dan Bank Indonesia. Dalam kesempatan terpisah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari yang sama, Purbaya menegaskan pemerintah akan memastikan kebijakan fiskal berjalan beriringan dengan kebijakan Bank Indonesia demi mempercepat pertumbuhan.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan bahwa institusinya dan Kementerian Keuangan berjalan seirama dalam menghadapi dinamika global. Kedua lembaga tersebut telah menyepakati dua langkah utama guna memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Langkah pertama adalah menaikkan daya tarik instrumen keuangan domestik agar aliran modal asing dapat kembali masuk ke Indonesia. Perry menerangkan bahwa kenaikan suku bunga di luar negeri sempat memicu keluarnya arus modal dari berbagai instrumen investasi di Tanah Air, termasuk saham, Surat Berharga Negara (SBN), dan sebagian dari Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
“Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflows ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” tuturnya.
Langkah kedua yang disepakati mencakup upaya menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang serta perbankan. Pemerintah akan tetap menempatkan dana kasnya di Bank Indonesia, sementara Bank Indonesia memberikan bunga atau remunerasi yang lebih tinggi atas dana tersebut.
“Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah sementara operasi fiskalnya juga mendukung,” ucap Perry, sembari menegaskan bahwa penguatan koordinasi fiskal dan moneter akan terus dilakukan secara berkesinambungan.
