Daftar Isi
Ketegangan antara Indonesia dan Singapura meningkat menyusul kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah di Indonesia. Situasi kian memanas setelah pemerintah Indonesia memutuskan untuk memangkas ekspor gas bumi ke Singapura sebesar 31 billion British thermal units per day mulai Sabtu (24/10).
Pertemuan Bilateral dan Satgas Bersama
Guna meredakan ketegangan tersebut, Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, melawat ke Jakarta dan mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir, di kantor Kemlu, Jakarta Pusat, pada Senin (27/10). Dalam kesempatan itu, kedua belah pihak sepakat membentuk satuan tugas bersama untuk memperkuat tanggung jawab korporasi.
Menurut Arrmanatha seperti dilaporkan BBC News Indonesia, satgas tersebut bertugas menghubungkan pertukaran informasi, intelijen keuangan, pengumpulan bukti lintas batas, hingga pemulihan aset. Pemerintah Indonesia dan Singapura sepakat mengambil langkah hukum terhadap korporasi yang membakar hutan, di mana Singapura menawarkan pembagian data perusahaan yang terkait dengan kebakaran.
Sementara itu, Vivian Balakrishnan menyatakan bahwa Singapura bakal menggunakan seluruh kewenangan hukum, peraturan, dan ekonomi yang lebih luas guna mencegah pelanggaran di masa mendatang oleh perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab, termasuk yang berbasis di Singapura. Sebelumnya, Badan Lingkungan Hidup Singapura telah mengirimkan pemberitahuan kepada 10 perusahaan di Indonesia serta meminta dokumen dari 10 entitas di Singapura untuk diselidiki.
Di sisi lain, aparat penegak hukum di Indonesia telah menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka dalam kasus karhutla, dengan tiga di antaranya merupakan perusahaan asing yang identitasnya belum diungkapkan kepolisian. Menlu kedua negara juga sepakat membangun saluran komunikasi langsung di tingkat menteri dan pejabat senior demi mengelola perbedaan.
Polemik Pemangkasan Gas dan Isu Media Sosial
Pertemuan bilateral kedua menlu tidak menyinggung keterangan resmi terkait langkah pemangkasan pasokan gas ke Singapura. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengonfirmasi pengurangan sekitar delapan persen dari total kuota pasokan gas pipa ke Singapura demi memprioritaskan kepentingan dalam negeri untuk PLN dan industri. Bahlil membantah kebijakan tersebut melanggar kontrak ataupun berkaitan dengan konflik politik.
Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyatakan pihaknya mengharapkan seluruh pihak menghormati komitmen kontrak, sementara Menteri Energi, Perdagangan dan Industri Tan See Leng menyebut importir Gas Supply akan memeriksa potensi pelanggaran kontrak dan menempuh upaya hukum komersial. Pengamat ekonomi energi UGM, Fahmy Radhi, menilai langkah Kementerian ESDM sebagai blunder yang berpotensi menghilangkan devisa negara serta berdampak pada rencana impor BBM dari Singapura.
Ketegangan turut merembet ke media sosial melalui perang sindiran antarpolitisi. Politikus Singapura Calvin Cheng Ern Lee sempat mencuit infografis mengenai lalu lintas internet Indonesia yang melewati Singapura dengan takarir “Cut?”, yang langsung dibalas oleh Menteri Komunikasi Digital Meutya Hafid bahwa sebagian besar jalur komunikasi tersebut melewati perairan Indonesia dan konektivitas Singapura terancam lumpuh jika dipotong. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak juga menyerukan agar jemaah umrah Indonesia menghindari transit di Singapura dan Malaysia demi memperkuat maskapai nasional.
Akar Ketegangan dan Pandangan Pengamat
Analis politik hubungan internasional, Virdika Rizky Utama, menilai ketegangan ini bermula dari sindiran Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna dan Rakornas TPAKD di Jakarta mengenai negara-negara yang kerap menghina Indonesia terkait penanganan karhutla. Menurut Virdika, langkah tersebut merupakan retorika nasionalis klasik yang kerap dipakai untuk mengalihkan isu dalam negeri.
Mantan Duta Besar RI untuk Singapura, Suryopratomo, mengaku terkejut atas eskalasi ini mengingat kerja sama kedua negara yang terjalin erat sejak era Soeharto dan posisi Singapura sebagai investor asing nomor satu di Indonesia dengan realisasi mencapai Rp278,5 triliun pada 2025. Kendati demikian, Suryopratomo mengingatkan bahwa Singapura sebagai negara maju lebih memprioritaskan ketersediaan pasokan dan akan sigap mencari alternatif lain apabila pasokan dari Indonesia terputus.
Sumber: BBC News Indonesia
