Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Koentjoro memberikan apresiasi kepada Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade atas usahanya memperjuangkan proyek pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi. Langkah tersebut dinilai turut mendorong dukungan dari pemerintah pusat setelah dilakukan komunikasi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dialog Pembangunan Tol dan Keterlibatan Masyarakat
Pernyataan tersebut disampaikan Koentjoro dalam acara pra-sosialisasi serta dialog pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi yang diselenggarakan di Kota Padang Panjang pada Rabu (28/10/2026), seperti dilaporkan detikcom. Acara ini turut dihadiri oleh Andre, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi, Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, Wakil Wali Kota Alex Saputra, serta para tokoh adat dan masyarakat setempat.
Keterlibatan Andre dalam kegiatan sosialisasi tersebut memperlihatkan peran aktifnya yang tidak hanya terbatas pada upaya memperjuangkan alokasi anggaran di tingkat pusat. Lebih dari itu, dia juga turut serta mengawal jalannya komunikasi langsung dengan warga.
Dalam kesempatan yang sama, Koentjoro mengingatkan pentingnya pelaksanaan komunikasi yang baik serta pendataan yang presisi sebelum proyek berlanjut ke tahap berikutnya. Segala masukan dari warga, termasuk perihal status kepemilikan maupun penggarapan lahan, bakal dijadikan bahan evaluasi oleh Hutama Karya saat menjalankan sosialisasi dan konsultasi publik.
Permintaan Dukungan kepada Presiden dan Nilai Proyek
Sebelumnya, Andre mengungkapkan bahwa dirinya telah memohon kepada Presiden Prabowo agar memberikan dukungan penuh terhadap kelanjutan proyek jalan tol tersebut. Selepas permintaan itu, Presiden lantas memberikan instruksi kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) supaya segera menindaklanjuti rencana pembangunan dengan estimasi anggaran mencapai sekitar Rp29 triliun, di luar perhitungan biaya pembebasan lahan.
Keberadaan Tol Sicincin-Bukittinggi diandalkan untuk mendongkrak konektivitas wilayah di Sumatera Barat. Infrastruktur ini juga diproyeksikan berfungsi sebagai jalur alternatif manakala jalur utama seperti kawasan Lembah Anai mengalami kendala akibat bencana alam, sekaligus melancarkan mobilitas warga serta distribusi logistik lintas daerah.
Di sisi lain, Andre menekankan bahwa komitmen dukungan dari pemerintah pusat mesti dibarengi dengan tuntasnya penyelesaian berbagai persoalan di tengah masyarakat. Dirinya meminta agar pembahasan mengenai rencana trase, lahan pertanian, jaringan irigasi, akses penghubung antarkampung, hingga mekanisme ganti rugi dilakukan secara transparan bersama warga.
“Saya sampaikan kepada Pak Presiden, tolong bangun tol itu untuk Sumatera Barat. Alhamdulillah, beliau memahami kebutuhan kita dan memerintahkan Menteri PU untuk menindaklanjutinya,” ujar Andre.
Dia menegaskan bahwa proses pembangunan tol sama sekali tidak boleh merugikan hak-hak warga. Pelaksanaan dialog bersama masyarakat Padang Panjang dinilai krusial guna mendeteksi potensi masalah sejak dini agar solusi bisa ditemukan sebelum tahap konstruksi melangkah lebih jauh.
“Saya tidak ingin masyarakat dirugikan. Kalau ada persoalan trase, mari kita diskusikan. Kalau ada sawah dan irigasi yang terdampak, harus dicarikan solusinya. Pembangunan ini harus membawa manfaat bagi Sumatera Barat tanpa mengabaikan hak masyarakat,” tegasnya.
Agenda sosialisasi tahap berikutnya dijadwalkan bakal digelar pada pertengahan November 2026 dengan menggandeng pemerintah daerah, Hutama Karya, Kementerian PU, ATR/BPN, serta unsur-unsur terkait lainnya demi memperkuat konektivitas wilayah sekaligus menghadirkan kepastian hukum bagi warga di sekitar lokasi trase tol.
Sumber: Berita - Detikcom
