Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Komite Sadar) menjadwalkan aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10/2026). Demonstrasi yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ini merupakan aksi lanjutan dari unjuk rasa yang sebelumnya digelar pada 20 Oktober 2026.
Perwakilan Komite Sadar, Namoradiarta Siahaan, menjelaskan kepada Liputan6.com bahwa gerakan ini dilaksanakan untuk menuntut tanggung jawab negara agar tidak memperlakukan masyarakat semata-mata sebagai objek penyelenggaraan kekuasaan. Menurutnya, suara rakyat harus menjadi penentu arah pembangunan, pengawasan anggaran, perlindungan ruang hidup, serta kebebasan menyampaikan kritik tanpa rasa takut.
Ia juga menanggapi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemerintahan baru tersebut dinilai wajib mewujudkan janji politik Asta Cita secara riil dan tidak menjadikannya sebatas wacana retoris, mengingat Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan perlindungan serta kesejahteraan bagi seluruh warga negara.
Lima Tuntutan Komite Sadar
Dalam demonstrasi tersebut, Komite Sadar mengajukan lima tuntutan utama kepada pemerintah. Poin pertama mendesak penetapan status bencana nasional, pengadilan terhadap korporasi yang bertanggung jawab, serta penuntasan integrasi tata kelola lahan. Poin kedua menuntut alokasi APBN yang benar-benar untuk kepentingan publik dengan menghentikan pemborosan anggaran demi agenda politik yang berkedok program populis seperti MBG dan KDMP.
Tuntutan ketiga berfokus pada penurunan biaya pendidikan serta penyediaan akses layanan dasar yang merata bagi publik. Pada poin keempat, mereka meminta penghentian penggunaan instrumen hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan sekaligus pembersihan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sementara pada tuntutan kelima, aliansi ini mendesak pemulihan kebebasan bersuara, penuntasan kasus pelanggaran HAM di pengadilan, serta penghentian militerisasi di ruang sipil.
Komite Sadar merupakan himpunan gerakan mahasiswa dari pelbagai perguruan tinggi di Indonesia, seperti BEM UI, KM ITB, SEMA UGM, BEM Undip, EM UB, BEM KM Unnes, BEM Unair, hingga Aliansi BEM Se-Unpad. Namoradiarta menegaskan bahwa kelima tuntutan tersebut merupakan bentuk penagihan atas amanat konstitusi, janji politik, dan tanggung jawab jabatan publik.
Sumber: Liputan6.com Peristiwa
