Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan pembentukan satuan tugas Makan Bergizi Gratis di daerah. Langkah ini merupakan bentuk dukungan Kementerian Dalam Negeri terhadap program prioritas Presiden.
Perintah Pembentukan Satgas di Daerah
Menurut catatan Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 223 daerah telah mendirikan satuan tugas tersebut. Tito meminta wilayah yang belum membentuknya untuk segera menyusul agar dukungan terhadap pelaksanaan program dapat berjalan secara optimal dan merata.
Hal tersebut disampaikan Tito seperti dilaporkan CNN Indonesia dalam keterangan tertulis pada Rabu (28/10). Ia memberikan batas waktu satu minggu bagi pemerintah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang belum membentuk satuan tugas tersebut.
Pernyataan itu diungkapkan Tito seusai memimpin acara Kick-Off Sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan secara hibrida dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Rabu (28/10).
Surat Edaran dan Tugas Pengawasan
Tito telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.5/8545/SJ untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu operasional satuan pelayanan serta mengawasi program tersebut sesuai kewenangan masing-masing. Berdasarkan edaran itu, satuan tugas di daerah diminta berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional saat melakukan inspeksi dan penilaian kesesuaian mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku.
Proses pemeriksaan meliputi empat belas indikator kelayakan operasional, mutu beserta kesesuaian menu makanan, serta evaluasi ketepatan sasaran bagi para penerima manfaat.
Tito juga mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan program ini guna mendorong kemajuan wilayahnya. Pengelolaan yang maksimal dinilai mampu mendongkrak kesehatan masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian lokal karena pembeli dan penyedianya sudah jelas seperti petani serta nelayan.
Pelaksanaan program tersebut juga diyakini dapat memicu pertumbuhan ekonomi, membantu mengendalikan inflasi, menekan angka kemiskinan, serta membuka lapangan pekerjaan baru. Keberhasilan program di daerah disebut akan turut mengangkat kinerja pemerintah daerah itu sendiri.
Tito berencana menjadikan capaian pemerintah daerah dalam mendukung program ini sebagai salah satu komponen penilaian dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi.
