Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan mengusulkan pembangunan empat titik Sekolah Rakyat permanen yang terdiri dari dua lokasi di Kabupaten Jayawijaya, satu lokasi di Kabupaten Yahukimo, serta satu lokasi di Kabupaten Yalimo.
Usulan Lahan Aset Pemerintah
Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol mengatakan empat lokasi yang diajukan merupakan aset milik pemerintah provinsi dengan luas masing-masing lahan sekitar 10 hektare serta telah dilengkapi sejumlah fasilitas penunjang. Hal itu disampaikan Ones saat menyerahkan proposal pengajuan kepada Wamensos Agus Jabo Priyono dan perwakilan sekretariat tim Transisi BPSDM Sekolah Rakyat, Jauhari, di Kantor Kemensos, Senin (2/11/2026).
Ones menjelaskan di atas lahan tersebut saat ini sudah berdiri bangunan sekolah, sehingga akses jalan, ketersediaan air, dan jaringan listrik sudah memadai. Lokasinya juga berada tidak jauh dari pusat kota sehingga dinilai aman dan nyaman, sementara terkait syarat sertifikat lahan, Ones menjanjikan penyelesaian dalam waktu satu bulan.
Tanggapan Kementerian Sosial
Menanggapi paparan tersebut, Wamensos Agus Jabo berpesan agar kelengkapan administratif terutama sertifikat lahan segera diusulkan. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan sekolah rakyat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan syarat seluruh kelengkapan administratif dan lahan harus dipenuhi terlebih dahulu.
“Pokoknya selama lahannya definitif atas nama Pemprov langsung kita proses. Kita ingin di Papua secepatnya ada sekolah-sekolah rakyat. Kita tunggu sampai persyaratannya clear and clean,” ujar Agus Jabo seperti dilaporkan detikcom.
Agus Jabo menyarankan agar Pemprov Papua Pegunungan mengeluarkan lahan yang di atasnya sudah terdapat bangunan sekolah dari sertifikat lahan yang akan dibuat untuk mempermudah proses pembersihan lahan serta administrasi ke depan. Perwakilan sekretariat tim Transisi BPSDM Sekolah Rakyat, Jauhari, turut mengapresiasi langkah Pemprov Papua Pegunungan namun mengingatkan bahwa pembangunan nantinya akan dilaksanakan secara bertahap.
Permintaan Pasokan Air Bersih
Dalam kesempatan yang sama, Ones juga menyampaikan kondisi warganya yang mengalami kekurangan pasokan air bersih akibat kekeringan dan meminta bantuan pengadaan sumur di berbagai titik pada delapan kabupaten di bawah naungan Pemprov Papua Pegunungan.
Agus Jabo menyanggupi permintaan tersebut dan secara khusus meminta Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Kemensos Masryani Mansyur untuk melakukan asesmen lapangan, yang kemudian ditanggapi oleh Masryani bahwa pihaknya akan berkomunikasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sumber: Berita - Detikcom
