Pemerintah menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas utama dalam daftar program dan kebijakan nasional. Untuk mewujudkan kemandirian tersebut, pemerintah menetapkan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sebagai pilar utama penyangga ekonomi dan pangan di tingkat akar rumput.
Dasar Pembentukan dan Target
Presiden Prabowo Subianto pertama kali mengumumkan rencana peluncuran Koperasi Desa Merah Putih pada 21 Juli 2025 di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dengan target minimal satu unit koperasi di setiap desa di Indonesia. Operasional koperasi ini diproyeksikan mampu meningkatkan perputaran ekonomi di desa hingga Rp223 triliun per tahun serta mendongkrak pendapatan petani, peternak, dan nelayan sekitar Rp202 triliun setiap tahun.
Hingga September 2026, pemerintah mencatat telah membangun 10 ribu unit koperasi dengan 3.300 di antaranya sudah beroperasi efektif. Jumlah tersebut kemudian meningkat hingga mencapai 29 ribu unit pada Oktober 2026, dan pemerintah meminta 8 ribu unit di antaranya mulai beroperasi serentak sejak 15 Oktober 2026.
Skema dan Aturan Pelaksanaan
Dasar pembentukan koperasi ini diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 yang melibatkan 18 kementerian dan lembaga. Pembiayaan pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan plafon Rp3 miliar setiap unit koperasi, yang penyalurannya dikelola oleh PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai kontraktor dan eksekutor.
Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas tersebut dipantau secara transparan dan profesional menggunakan sistem digital. Pemerintah juga menanggung biaya operasional dan pelatihan manajemen koperasi dalam 1,5 tahun pertama sebelum koperasi diwajibkan untuk mandiri.
Pandangan Pengamat Pertanian
Pakar pertanian dari IPB University, Prima Gandhi, menilai konsep Koperasi Desa Merah Putih sangat strategis untuk menyangga logistik pedesaan dan mengintegrasikan rantai pasok pupuk subsidi secara tertutup guna menekan potensi kebocoran. Meski demikian, ia mencatat tantangan di lapangan karena baru sekitar sepertiga dari total bangunan fisik yang beroperasi secara optimal.
Di sisi lain, pengadaan beras dalam negeri melalui Perum BULOG dilaporkan telah mencapai 4,13 juta ton setara beras per 11 Oktober 2026 dan melampaui target awal. Pemerintah diingatkan agar menjaga fokus koperasi sebagai penjamin pasar hasil pertanian di hulu dan hilir tanpa mengabaikan diversifikasi usaha non-pertanian yang menunjang likuiditas koperasi.
