Aksi Protes di Prancis Berbuntut Rusuh, 1.200 Orang Ditangkap

Kekerasan melanda berbagai wilayah di Prancis pada Sabtu (17/10) dalam gelombang demonstrasi terbaru yang memprotes kondisi sekolah dan tingginya biaya hidup. Pemerintah Prancis melaporkan sedikitnya 1.200 orang ditangkap dalam aksi yang dinilai sebagai eskalasi kekerasan, sementara sekitar 550.000 orang diperkirakan turun ke jalan.

Bentrokan dan Kerusakan di Berbagai Kota

Di Paris, bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat kepolisian berlangsung hingga malam hari, dengan petugas mengerahkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa. Sejumlah bangunan dan kendaraan dibakar di ibu kota serta daerah lain, termasuk kebakaran di balai kota Limoges yang menyebabkan sebagian atapnya runtuh. Aksi penjarahan dan vandalisme juga menyasar berbagai bangunan komersial serta kantor balai kota.

Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu menyampaikan bahwa 150 polisi mengalami luka-luka dalam insiden tersebut. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi kekerasan di negara tersebut.

Di Lyon, Wali Kota Grégory Doucet menyebut pembakaran kantor pariwisata sebagai tragedi bagi kota karena bangunan tersebut merupakan warisan bersejarah yang sangat ikonik. Otoritas setempat menyatakan bahwa sejumlah individu berupaya menghalangi petugas pemadam kebakaran yang bertugas memadamkan api.

Dampak kerusuhan juga dirasakan di kota-kota lain seperti Saint-Étienne, di mana tangan seorang pemuda dilaporkan putus akibat ledakan granat. Kementerian Dalam Negeri Prancis menyatakan aksi protes tersebut diwarnai tindakan kekerasan yang disengaja oleh individu bertudung di berbagai lokasi seperti Marseille, Rennes, Toulouse, dan Angers. Di Grenoble, rekaman video memperlihatkan sebuah kereta wisata dikemudikan oleh pria-pria bertopeng yang melaju ke arah barisan polisi.

Tuntutan Publik dan Respons Politik

Unjuk rasa ini awalnya digerakkan oleh ratusan ribu pelajar sekolah menengah yang memprotes kekurangan staf dan buruknya fasilitas di sekolah. Gerakan tersebut kemudian diikuti oleh anggota serikat pekerja serta kelompok Gilets Jaunes atau Rompi Kuning yang telah lama memprotes kenaikan biaya hidup.

Situasi ini terjadi di tengah ketidakpastian politik menjelang akhir masa jabatan Presiden Emmanuel Macron tahun depan. Pemilihan presiden pada April mendatang diprediksi menjadi persaingan antara Marine Le Pen dari partai National Rally dan Jean-Luc Mélenchon dari partai La France Insoumise.

Mélenchon yang turut serta dalam demonstrasi menuding kepolisian menyerang pengunjuk rasa, meski ia juga mengecam aksi penjarahan dan pembakaran. Perdana Menteri Sébastien Lecornu menilai pernyataan tersebut berbahaya dan sinis, serta menuduh pihak tertentu memanfaatkan demonstrasi untuk kepentingan politik.

Di sisi lain, Marine Le Pen menuding Jean-Luc Mélenchon ikut memicu kekerasan karena tuntutan sah para demonstran telah disandera oleh kelompok kiri radikal. Pemerintah sendiri sebelumnya telah berupaya meredakan kemarahan publik melalui Menteri Pendidikan Édouard Geffray yang menjanjikan penambahan 3.000 guru pengganti.

Sikap Pemerintah dan Rencana Aksi Lanjutan

Melalui media sosial, Presiden Emmanuel Macron menegaskan bahwa para pelaku perusakan, penyerangan kantor prefektur dan toko, serta penjarahan balai kota akan dituntut dan dihukum. Senada dengan itu, Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez mengecam tokoh-tokoh sayap kiri ekstrem yang dituding secara terbuka menyerukan pemberontakan.

Konfederasi Umum Buruh Prancis (CGT) memandang gelombang demonstrasi ini sebagai tahap baru mobilisasi massa dan menuntut pemerintah segera merespons tuntutan kenaikan upah, pensiun, serta pemberlakuan kembali pajak kekayaan. CGT berencana melanjutkan mobilisasi damai yang akan berpuncak pada hari besar mogok kerja antarserikat pada 5 November.