Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat menyampaikan pihaknya tengah mendalami informasi mengenai dugaan pembakaran hutan dan lahan (karhutla) secara sengaja yang diduga bertujuan merusak citra pemerintah. Pernyataan tersebut diungkapkan dalam kegiatan International Conference on Peatland Research and Innovation yang digelar di Pekanbaru, Riau, pada Sabtu (30/10).
Pendalaman Informasi dan Investigasi Perusahaan
Menurut Jumhur, pihaknya sedang menelusuri laporan intelijen terkait indikasi pihak-pihak tertentu yang sengaja memicu kebakaran untuk mencoreng nama baik pemerintah, seperti dilaporkan CNN Indonesia. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa informasi tersebut masih memerlukan verifikasi mendalam guna memastikan kebenaran serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penentuan pihak yang harus bertanggung jawab atas insiden kebakaran hutan dan lahan memerlukan bukti kuat di lapangan serta verifikasi yang cermat. Saat ini, pihak KLH/BPLH sedang menginvestigasi area konsesi milik 335 perusahaan guna memeriksa kondisi dan mencari tahu penyebab kebakaran di setiap titik lokasi.
Setiap area yang terbakar, mulai dari skala dua hektare, lima hektare, hingga ratusan hektare, harus diverifikasi satu persatu oleh jajarannya. Seluruh temuan dari investigasi lapangan tersebut nantinya akan digunakan sebagai landasan hukum bagi pemerintah dalam menentukan pihak yang bersalah dan harus memikul tanggung jawab.
Jumhur menambahkan bahwa penetapan pihak yang bersalah tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa melalui proses verifikasi fakta dan bukti yang sah di lapangan. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan ranah penegakan hukum sehingga penjatuhan sanksi harus didasarkan pada pembuktian yang akurat.
