Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah menandatangani Keputusan Presiden mengenai pembentukan Panitia Seleksi komisioner Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2027-2032. Informasi tersebut disampaikan oleh anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera.
Koordinasi dengan Pemerintah
Mardani mengatakan kepada CNN Indonesia bahwa dirinya telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Politik dan Umum. Menurut keterangannya, pihak terkait telah mengirimkan surat resmi kepada kepala negara.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad, panitia seleksi tersebut sudah rampung dibentuk dan hanya menunggu waktu pengumuman. Mardani menyebutkan pengumuman resmi akan segera dilakukan dalam waktu dekat.
Kendati demikian, Mardani menyatakan dirinya belum mengetahui secara pasti daftar nama yang duduk sebagai anggota panitia seleksi tersebut.
Tuntutan Integritas dan Mekanisme Seleksi
Dalam kesempatan yang sama, Mardani mengingatkan agar para anggota panitia seleksi yang dipilih memiliki integritas tinggi dan menolak segala bentuk titipan calon anggota. Ia menilai Indonesia sedang menghadapi tantangan penurunan indeks demokrasi tahunan, sehingga membutuhkan lembaga penyelenggara yang kuat.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tugas panitia seleksi adalah membantu Presiden dalam menyaring para komisioner lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Para pendaftar nantinya harus melewati serangkaian tahapan seleksi mulai dari uji kompetensi, wawancara, hingga menampung tanggapan dari masyarakat.
Pada akhirnya, sebanyak empat belas nama yang lolos seleksi akan diserahkan kepada dewan perwakilan rakyat untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Dewan perwakilan rakyat kemudian akan memilih tujuh komisioner definitif, sementara sisa nama lainnya dipersiapkan sebagai cadangan.
