Menlu Tata Ingatkan Pangan Tak Dijadikan Senjata di G20

Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menghadiri pertemuan menteri luar negeri negara anggota G20 yang diselenggarakan di Atlanta, Amerika Serikat. Dalam kesempatan tersebut, seperti dilaporkan detikcom, Menlu Tata mendorong kerja sama guna mengatasi berbagai konflik lintas negara dan kelompok yang berdampak langsung terhadap ketahanan pangan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Bahahas Isu Geopolitik, Energi, dan Rantai Pasok

Pertemuan tingkat tinggi itu berlangsung pada 30-31 Oktober 2026. Menlu Tata mengikuti tiga sesi pleno yang secara khusus membahas ketegangan geopolitik, energi, serta rantai pasok global. Dalam rangkaian pembahasan itu, Tata menekankan bahwa ketahanan nasional, kawasan, dan global saling berkaitan erat serta membutuhkan penguatan kerja sama multilateral.

Arrmanatha menjelaskan bahwa ketahanan nasional akan memperkuat ketahanan kawasan, yang kemudian bermuara pada penguatan ketahanan global. Tata juga menggarisbawahi pentingnya melakukan reformasi terhadap sistem multilateral agar menjadi lebih tepercaya, representatif, responsif, serta mampu menjawab berbagai tantangan zaman. “Pangan tidak boleh dijadikan senjata,” ucapnya.

Soroti Dampak Konflik Global dan Isu Navigasi

Lebih lanjut, Tata menyoroti dampak nyata dari konflik di Selat Hormuz terhadap negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Menurutnya, konflik di kawasan tersebut, bersama dengan situasi di Laut Hitam dan Laut Merah, memberikan pengaruh besar terhadap jalur perdagangan, pasokan energi, pupuk, serta pangan global bagi negara berkembang. Oleh karena itu, Indonesia mendorong adanya de-eskalasi konflik, pengutamaan dialog, serta peningkatan kerja sama.

Tata turut menekankan urgensi penghormatan terhadap UNCLOS 1982 sebagai landasan hukum internasional dalam upaya menjaga kebebasan navigasi. Indonesia mengusung konsep Responsible Freedom of Navigation, yang menegaskan bahwa kebebasan navigasi wajib disertai dengan rasa tanggung jawab, sementara kedaulatan harus dijalankan melalui pengendalian diri.

Dorong Transisi Energi dan Penguatan Rantai Pasok

Memasuki sesi pembahasan energi, Tata menegaskan bahwa ketahanan energi merupakan komponen esensial dari keamanan nasional. Indonesia berkomitmen terus memperkuat kemandirian energi lewat implementasi program B50 serta pembangunan tenaga surya sebesar 100 gigawatt. Krisis yang terjadi, lanjutnya, harus dimanfaatkan untuk mempercepat transisi energi dan bukan justru membalikkannya.

Dalam forum tersebut, Tata menyampaikan pentingnya mewujudkan transisi energi yang adil dan terjangkau melalui perluasan akses terhadap teknologi energi bersih. Hal ini juga harus didukung oleh pembiayaan serta investasi yang lebih mudah diakses oleh negara-negara berkembang.

Pada sesi pleno penutup yang membahas rantai pasok, Indonesia menyoroti pentingnya kepastian rantai pasok global serta penguatan sistem perdagangan multilateral. Indonesia mengusulkan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi krisis maupun kondisi darurat, serta penyediaan pembiayaan jangka panjang yang terjangkau.

“Dan perlunya membangun kemitraan di bidang teknologi agar negara berkembang dapat pula menjadi kreator, bukan hanya pengguna,” tutur Tata. “Rantai pasok harus memiliki lebih banyak pusat produksi, terutama di negara-negara berkembang.”