Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia mulai menyusun pertimbangan perdana yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Rangkaian draf tersebut dimatangkan melalui rapat pleno keempat yang mengkaji hasil pendalaman berbagai isu strategis nasional di tiga sektor utama, meliputi politik, hukum, keamanan, kesejahteraan sosial, agama, budaya, serta ekonomi dan keuangan.
Rapat Pleno dan Isu Polhukam
Jalannya rapat pleno dipimpin langsung oleh Ketua Wantimpres RI, Pratikno, sebagai forum diskusi bersama untuk menelaah rancangan pertimbangan dari masing-masing bidang. Kegiatan ini memanfaatkan latar belakang pengalaman, keahlian, dan sudut pandang yang beragam dari para anggota dewan dalam mengkaji berbagai tantangan negara.
Menurut Pratikno dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (29/10/2026), lembaganya telah menyelenggarakan empat kali rapat pleno dalam kurun waktu kurang dari sebulan dengan diskusi yang sangat produktif dan masih memerlukan tindak lanjut. Pratikno mengingatkan agar kerahasiaan isi pertimbangan yang akan disampaikan kepada kepala negara senantiasa dijaga selama proses berlangsung.
Pada sektor politik, hukum, dan keamanan, pembahasan dipimpin oleh Ketua Bidang Agum Gumelar yang menyoroti pergerakan geopolitik, dinamika hukum dan politik, serta beragam hambatan keamanan yang berisiko mengguncang stabilitas dalam negeri.
Agum menyatakan bahwa identifikasi dini terhadap berbagai perkembangan yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional sangat diperlukan agar persoalan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang guna mengantisipasi risiko sejak awal serta merumuskan pertimbangan pelengkap bagi langkah pemerintah.
Kesejahteraan Sosial dan Sektor Ekonomi
Sementara itu, bidang kesejahteraan sosial, agama, dan budaya yang dipimpin langsung oleh Pratikno berfokus pada pengkajian persoalan pendidikan, sosial, kebudayaan, dan keagamaan. Pembahasan tersebut juga memberikan penekanan pada penguatan karakter bangsa, identitas nasional, persatuan, serta variasi kebutuhan dan kondisi masyarakat Indonesia.
Dalam bidang ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Chairul Tanjung, pendalaman diarahkan pada berbagai hambatan perekonomian negara, penguatan kedaulatan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, serta sektor maritim.
Wakil Ketua Wantimpres RI, Muhammad Hatta Rajasa, yang hadir mewakili Chairul Tanjung, menjelaskan bahwa kajian pada bidang ekonomi turut memusatkan perhatian pada penguatan kedaulatan ekonomi nasional serta perbaikan tata kelola sumber daya alam dan sektor maritim.
Hatta menuturkan bahwa langkah-langkah yang bersifat strategis dan fundamental amat dibutuhkan dalam memperkuat kedaulatan ekonomi negara dengan transformasi yang harus berpegang pada prinsip transparansi serta akuntabilitas tata kelola.
Sumber: Berita - Detikcom
