Daftar Isi
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak gentar menghadapi ancaman penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mempertimbangkan penurunan status pasar modal Indonesia. Hal tersebut disampaikan Prabowo di tengah gejolak pasar yang dipicu oleh sanksi besar dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap sejumlah emiten.
Sanksi OJK Terkait Manipulasi Pasar dan Penjatahan Saham
Sebelum pengumuman dari MSCI, OJK menjatuhkan sanksi senilai total Rp2,1 triliun atas dugaan manipulasi perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) selama periode 2024 hingga 2026. Selain itu, regulator juga mengenakan sanksi terkait dugaan pelanggaran penjatahan saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) yang berada di bawah Grup Prajogo Pangestu.
Dalam pemeriksaan saham DSSA, OJK menemukan tindak pidana manipulasi pasar yang terencana dan terstruktur sehingga mendongkrak harga saham secara signifikan. Regulator membekukan izin sejumlah direksi perusahaan efek dan mengenakan denda Rp1,5 triliun kepada pihak terkait. Sementara untuk BREN dan CUAN, OJK mendapati sebagian saham IPO telah dialokasikan kepada kelompok yang berkaitan dengan pemegang saham pengendali dengan cara mengaburkan identitas, sehingga BREN didenda Rp500 miliar dan CUAN Rp100 miliar.
Manajemen Petrindo menyatakan menghormati keputusan OJK dan memastikan seluruh operasional perusahaan serta komitmen keuangan tetap berjalan normal seperti biasa.
Respons Presiden Prabowo dan Dampak ke Pasar
Pengumuman OJK muncul sehari setelah MSCI membuka konsultasi publik mengenai usulan menurunkan status pasar modal Indonesia menjadi Standalone Market, kategori dua tingkat di bawah Emerging Market yang setara dengan Zimbabwe, Nigeria, Lebanon, dan Ukraina. Sentimen tersebut menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 11,57 persen ke level 5.185,105 pada perdagangan Jumat (16/10), yang merupakan level terendah dalam enam tahun terakhir.
Menanggapi situasi ini, Prabowo Subianto menyatakan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, bahwa bangsa Indonesia tidak gentar menghadapi tekanan apa pun. “MSCI, dia mau takut-takuti kita. Saya hanya katakan kepada MSCI, bangsa Indonesia tidak takut siapa pun dan tidak akan gentar,” ujar Prabowo, Rabu (21/10). Ia menambahkan bahwa pemerintah siap melakukan penghematan besar-besaran jika diperlukan.
Reformasi Pasar Modal dan Sorotan Pengamat
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan dalam konferensi pers bahwa langkah penegakan hukum tersebut merupakan bagian dari reformasi terbesar dalam sejarah pasar modal Indonesia yang mencakup peningkatan transparansi dan penguatan likuiditas. Sebelumnya, pada Januari 2026, MSCI telah memberi peringatan keras yang berujung pada pengunduran diri sejumlah petinggi BEI dan OJK.
Sejumlah pengamat menilai langkah tersebut menyoroti kelemahan menahun terkait transparansi pemilik manfaat akhir atau *beneficial ownership* dan lemahnya kepatuhan (*compliance*). Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky Hasan, mengatakan investor mempertanyakan valuasi saham di Indonesia karena lemahnya regulasi dan kepatuhan. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menambahkan bahwa keterbukaan informasi sangat penting agar kepemilikan konglomerat dan potensi konflik kepentingan dapat terungkap secara transparan.
Konsultasi publik yang dilakukan oleh MSCI dijadwalkan berlangsung hingga 30 April 2027, dengan keputusan final diumumkan paling lambat pada 30 Juni 2027.
Sumber: BBC News Indonesia
