Kepolisian RI (Polri) menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka terkait kasus dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, tiga di antaranya merupakan perusahaan terbatas Penanaman Modal Asing (PMA).
Proses Hukum dan Indikasi Pihak Asing
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan penetapan tersangka tersebut di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10). Suyudi belum bersedia membeberkan nama-nama perusahaan yang akan menjalani proses hukum tersebut. Namun, ia memastikan bahwa identitas korporasi beserta perbuatan pidananya akan segera diumumkan kepada publik dalam waktu dekat.
Lebih lanjut, Suyudi menyatakan bahwa jajaran kepolisian tidak menghadapi hambatan apa pun dalam menjalankan penegakan hukum kasus karhutla. Berbicara usai rapat penanganan karhutla di Istana Merdeka pada Senin (19/10) lalu, ia mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat 98 kasus karhutla yang melibatkan korporasi telah naik ke tahap penyidikan.
Suyudi juga menyebutkan adanya indikasi keterlibatan pihak asing, termasuk dari negara tetangga, dalam peristiwa karhutla yang berdampak buruk pada kehidupan masyarakat. Menurutnya, tim penyidik saat ini masih terus mengumpulkan berbagai alat bukti guna mengungkap pihak-pihak yang harus bertanggung jawab.
Sanksi Administratif Kementerian Kehutanan
Sementara itu, Kementerian Kehutanan menyatakan telah mengenakan sanksi administratif kepada 32 korporasi yang diduga memegang tanggung jawab atas kejadian karhutla. Bentuk sanksi administratif yang dijatuhkan bervariasi, mencakup pencabutan izin usaha hingga pembekuan operasional yang diiringi dengan kewajiban paksa pemulihan ekosistem.
