Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa seluruh program pembangunan yang dijalankan pemerintah harus memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Ia menyampaikan hal tersebut saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM) Nasional Tahun 2026 yang mengusung tema Memperkuat Perencanaan Pembangunan HAM yang Partisipatif, Responsif, dan Antisipatif pada Rabu (21/10).
Keterkaitan Pembangunan dan Hak Asasi Manusia
Berdasarkan keterangan tertulis dari CNN Indonesia, kegiatan tersebut sekaligus menandai dimulainya rangkaian peringatan Hari HAM Sedunia ke-78. Rangkaian acara ini mencakup Musrenbang HAM 2026, Rapat Koordinasi Penggerak Desa/Kelurahan/Kampung Sadar HAM Tahun 2026, serta perayaan Hari Bhakti Kementerian HAM ke-2.
Pigai menjelaskan bahwa pembangunan baru akan memiliki makna yang hakiki apabila masyarakat dapat merasakan perubahan langsung dalam kehidupan keseharian mereka, mulai dari anak-anak yang bisa bersekolah, warga sakit yang mendapatkan akses layanan kesehatan, pekerja yang terlindungi, penyandang disabilitas yang dapat mengakses layanan publik secara mandiri, hingga masyarakat yang hidup di lingkungan sehat. Hubungan antara pembangunan dan HAM, menurutnya, menjadi nyata melalui kondisi-kondisi tersebut.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa agenda pemajuan HAM di Indonesia berjalan selaras dengan visi Asta Cita serta Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik harus mampu menterjemahkan keterkaitan erat antara Asta Cita dan prinsip-prinsip HAM.
Peluncuran Peta Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar
Dalam kesempatan yang sama, diluncurkan pula Peta Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Masyarakat hingga Tingkat Desa yang berfungsi sebagai instrumen penting dalam penyusunan kebijakan berbasis data. Musrenbang HAM ini dirancang untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan.
Peran Penggerak HAM dinilai penting untuk menyuarakan aspirasi warga di daerah terpencil, kelompok rentan, serta masyarakat yang selama ini menghadapi kendala dalam menjangkau layanan publik secara utuh dan aman. Selain itu, forum tersebut juga membahas berbagai isu kontemporer yang berkaitan dengan HAM, seperti perkembangan kecerdasan artifisial, teknologi neuro atau neurorights, perubahan iklim, transisi energi, dan dinamika demografi.
Forum ini diharapkan mampu mencapai kesepakatan mengenai prioritas HAM nasional guna memfokuskan langkah tindak lanjut yang konkret ke depan. Pigai berpesan agar penetapan prioritas didasarkan pada dampak nyata bagi manusia serta terukur perubahannya bagi masyarakat yang paling sulit menjangkau pelayanan.
