Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi mengajak perusahaan untuk menyediakan fasilitas penitipan anak atau daycare serta menerapkan kebijakan pengasuhan yang ramah keluarga di lingkungan kerja. Menurut Arifah kepada CNN Indonesia, langkah tersebut penting untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam dunia kerja sekaligus membantu mereka menyeimbangkan tanggung jawab antara pekerjaan dan keluarga.
Dorong Keterlibatan Dunia Usaha
Arifah menuturkan, keterlibatan dunia usaha dalam menyediakan layanan pengasuhan dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendorong produktivitas tenaga kerja. Ia menegaskan bahwa urusan pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan peran serta keluarga, masyarakat, pemerintah, dan korporasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Arifah dalam acara Policy Dialogue on Employer-Supported Childcare (ESC): From Employer Experience to Care Policy and Action yang diselenggarakan oleh Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) pada Kamis (29/10), dalam rangka memperingati International Day of Care and Support 2026. Dukungan dari perusahaan, kata Arifah, bisa diwujudkan lewat penyediaan fasilitas penitipan anak yang berkualitas, kemitraan dengan penyedia layanan, hingga pemberlakuan jam kerja yang fleksibel.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut tidak sekadar membantu pekerja mengurus anak, melainkan juga menunjang produktivitas dan keberlanjutan tenaga kerja. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus pendiri IBCWE, Shinta Widjaja Kamdani, turut menyampaikan pandangan senada bahwa investasi pada pengasuhan anak memberikan keuntungan nyata bagi korporasi.
Manfaat dan Strategi Pengasuhan di Tempat Kerja
Shinta memaparkan, kebijakan pengasuhan yang berpihak kepada pekerja dapat membantu perusahaan mempertahankan karyawannya sekaligus menaikkan produktivitas. Sebagai contoh, sebuah perusahaan tekstil di Vietnam mengalami penurunan tingkat pergantian pekerja hingga sepertiga bagian usai mendirikan taman kanak-kanak di area kantor.
Sementara itu, riset di Indonesia memperlihatkan bahwa penambahan satu fasilitas prasekolah untuk setiap 1.000 anak mampu mendongkrak produktivitas pabrik manufaktur yang memiliki proporsi pekerja perempuan rata-rata sebesar 11 persen. Sejak tahun 2024, IBCWE melalui program ESC telah mendampingi sejumlah korporasi untuk merumuskan bentuk dukungan pengasuhan yang selaras dengan profil bisnis dan kebutuhan karyawan.
Bentuk dukungan yang dijalankan mencakup skema kerja fleksibel, pemberian cuti orang tua, hingga pembuatan regulasi internal perusahaan. Dalam forum yang sama, sejumlah perwakilan perusahaan mitra turut memaparkan pengalaman praktis mereka, mulai dari pemetaan kebutuhan hingga kendala operasional di lapangan. Berbagai pengalaman tersebut menegaskan bahwa tidak ada satu model baku yang cocok untuk semua korporasi, sehingga kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi tenaga kerja dan bisnis masing-masing.
Dialog kebijakan ini mempertemukan unsur pemerintah dan pelaku usaha guna merumuskan dukungan lanjutan agar praktik pengasuhan anak di tempat kerja dapat diperluas. IBCWE berharap sinergi antara pemerintah, korporasi, dan para pemangku kepentingan bisa memperkokoh ekosistem pengasuhan anak di tanah air.
