Daftar Isi
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengimbau seluruh elemen masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa untuk menghindari tindakan anarkis. Ia menegaskan pihak kepolisian berkomitmen memberikan pengamanan yang humanis dalam mengawal penyampaian pendapat di muka umum.
Imbauan Jaga Ketertiban dan Pengamanan Humanis
Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan pesan tersebut kepada para awak media di Markas Besar Polri, Rabu (28/10), agar aksi demonstrasi tetap berlangsung aman dan damai tanpa merusak ketertiban umum. “Kami berpesan tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis,” ujarnya seperti dilaporkan CNN Indonesia.
Ia menyatakan jajaran kepolisian di setiap daerah telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan untuk melayani masyarakat yang menyuarakan aspirasi. “Kita akan tetap melakukan upaya pengamanan di seluruh Indonesia. Kita tetap mengedepankan upaya yang humanis, tetap melakukan upaya preventif, preemptif,” tutur Kapolri. “Dan juga tentunya kita akan tetap menghargai segala penyampaian di muka umum,” imbuhnya.
Aksi Unjuk Rasa Komite Sadar di Bundaran HI
Imbauan tersebut bertepatan dengan aksi demonstrasi yang digelar oleh Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10) hari ini, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Komite Sadar merupakan aliansi mahasiswa yang beranggotakan sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa serta organisasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.
Aliansi tersebut meliputi BEM UI, KM ITB, SEMA UGM, BEM Undip, EM UB, BEM KM Unnes, BEM Unair, serta Aliansi BEM Se-Unpad. Perwakilan Komite Sadar, Namoradiarta Siahaan, menjelaskan bahwa demonstrasi ini merupakan kelanjutan dari aksi serupa yang sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober lalu.
Berdasarkan maklumat yang dikeluarkan Komite Sadar, Namora menyatakan unjuk rasa ini membawa pesan agar negara bertanggung jawab penuh dan memperlakukan rakyat bukan sekadar sebagai objek dalam penyelenggaraan negara. “Suara rakyat harus menentukan arah pembangunan, mengawasi penggunaan anggaran, mempertahankan ruang hidup, serta menyampaikan kritik tanpa ketakutan,” ujar Namora.
Lima Tuntutan Utama Massa Aksi
Dalam unjuk rasa tersebut, Komite Sadar menyuarakan lima poin tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, massa mendesak penetapan status bencana nasional untuk kasus kebakaran hutan, penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat, serta penyelesaian integrasi tata kelola lahan.
Tuntutan kedua berkaitan dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara agar dimaksimalkan demi kepentingan masyarakat serta penghentian pemborosan anggaran politik melalui program populis seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Mandiri Pangan. Poin ketiga menyoroti sektor sosial, yakni desakan agar biaya pendidikan diturunkan dan akses terhadap layanan dasar dapat merata.
Sementara itu, pada poin keempat dan kelima, Komite Sadar menuntut agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, pemulihan kebebasan bersuara, penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, serta penghentian militerisasi di ruang sipil.
