Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong pembangunan hunian vertikal bagi aparatur sipil negara di Jakarta. Dia menilai wilayah Jakarta harus dikembangkan sebagai kota vertikal agar warga dapat bermukim lebih dekat dengan lokasi pekerjaan mereka.
Optimalisasi Ruang dan Aset Pemerintah
Airlangga menyatakan bahwa wilayah Jakarta tidak lagi memungkinkan untuk dikembangkan secara horizontal. Pembangunan hunian vertikal disebut sebagai salah satu cara terbaik untuk memaksimalkan ketersediaan ruang di ibu kota, seperti dilaporkan detikcom.
“Jadi Jakarta itu sebetulnya tidak bisa lagi menjadi flat city. Jakarta itu harus menjadi kota yang naik ke atas semua,” kata Airlangga saat berada di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (28/10/2028).
Dia menambahkan bahwa konsep hunian tersebut akan membuat efisiensi mobilitas harian masyarakat meningkat karena jarak tempat tinggal yang lebih dekat dengan perkantoran. Pemanfaatan aset-aset milik pemerintah di Jakarta juga dinilai berpotensi besar untuk mendukung proyek pembangunan ini. Airlangga mengaku telah mendiskusikan rencana pembangunan menara tempat tinggal bagi pegawai negeri dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Nah sebetulnya aset-aset pemerintah itu banyak, dan kami bicara juga dengan Menteri Perumahan Rakyat bahwa kita harus membangun tower-tower juga untuk ASN,” ujarnya.
Solusi Mobilitas Warga Jabodetabek
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga menyoroti permasalahan pergerakan penduduk di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Populasi di wilayah Jabodetabek saat ini mencapai sekitar 42 juta jiwa, sementara penduduk yang menetap di Jakarta sendiri berjumlah sekitar 11 juta orang. Guna mengatasi masalah tersebut, dia menekankan pentingnya peningkatan konektivitas antara Jakarta dan kota-kota penyangganya.
Banyak pekerja serta pegawai pemerintah yang memilih tinggal di luar wilayah Jakarta seperti Bogor, Depok, dan Bekasi. Situasi ini mengharuskan mereka menempuh perjalanan harian dalam durasi yang cukup lama.
“Karena banyak, kebanyakan termasuk pegawai negeri itu tinggalnya di luar Jakarta, di Bekasi, di Depok, Bogor,” tuturnya.
Airlangga mengungkapkan bahwa para pekerja dari daerah penyangga seringkali harus memulai perjalanan sejak pukul 05.00 WIB dan baru tiba kembali di rumah pada pukul 21.00 WIB.
“Jadi mereka tidak punya family living dengan keluarga. Nah ini yang kita berharap ini bisa diselesaikan,” kata dia.
Sumber: Berita - Detikcom
