Kementerian Agama (Kemenag) RI menargetkan integrasi materi pencegahan penyebaran budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ) ke dalam kurikulum dapat dimulai pada akhir tahun atau paling lambat awal tahun ajaran baru 2027. Target tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ pada Selasa (27/10).
Target Integrasi Kurikulum dan Panduan Penyuluh Agama
Syafi’i menjelaskan bahwa pihaknya merencanakan proses insersi materi edukasi tersebut dapat dimulai dalam tiga bulan terakhir tahun ini setelah materi selesai disusun, atau selambat-lambatnya pada awal tahun ajaran baru 2027, seperti dilaporkan CNN Indonesia. Materi pencegahan ini juga diproyeksikan sebagai acuan bagi para ustaz, pendeta, dan penyuluh agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bahan acuan tersebut merupakan hasil pemikiran Kemenag bersama para ahli yang dilibatkan dalam diskusi.
FGD ini melibatkan para akademisi serta pemuka agama untuk membahas pendekatan keagamaan dengan mengkaji pandangan berbagai agama di Indonesia. Syafi’i menyatakan bahwa setiap agama memiliki teologi pernikahan serta perihal keturunan dan kehidupan berpasangan yang akan dijadikan dasar moral dan spiritual untuk mencegah penyebaran budaya LGBTQ.
Penguatan Keluarga dan Kondisi Hak Asasi Manusia
Selain pendekatan pendidikan dan keagamaan, Kemenag turut membahas penguatan peran keluarga sebagai benteng utama dalam melindungi anak dari pengaruh LGBTQ. Upaya tersebut dapat diawali dengan membangun iklim religius di dalam relasi keluarga serta komunikasi yang hangat, terbuka, dan penuh rasa hormat serta kepercayaan antar-anggota keluarga.
Di sisi lain, kelompok LGBTQ selama ini kerap menjadi kelompok rentan yang mengalami kriminalisasi, kekerasan, pelecehan, pengucilan, penganiayaan, penahanan sewenang-wenang, hingga perundungan di lingkungan sekolah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat tindakan-tindakan tersebut masih berlangsung hingga saat ini, sementara kebebasan berserikat bagi kelompok tersebut kerap dibatasi karena dianggap memicu polemik di tengah masyarakat.
