Daftar Isi
Sekelompok warga yang menamakan diri Pejuang Merah Putih Indonesia mendatangi kediaman Presiden ketujuh RI Joko Widodo di Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/10). Mereka mendesak Jokowi agar meminta putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.
Penyampaian Surat Tuntutan
Dalam aksi tersebut, massa membawa dua surat untuk diserahkan kepada Jokowi. Perwakilan massa, Bangun, menyatakan banyak warga yang menginginkan Gibran melepaskan posisi wakil presiden guna mencegah pemakzulan yang dinilai dapat merendahkan harga diri.
“Oleh karena itu, kami meminta kepada Bapak untuk bersedia memaksa Saudara Gibran Rakabuming Raka turun dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia agar tidak terjadi pemakzulan yang tentunya akan sangat memalukan dan merendahkan harga diri,” kata Bangun.
Melalui surat tersebut, mereka juga meminta agar Jokowi menghentikan tudingan adanya operasi politik maupun sebutan penumpang gelap kepada pihak-pihak yang mempertanyakan keabsahan ijazah dirinya dan Gibran.
“Janganlah menuduh pihak yang bertanya perihal status ijazah Bapak dan Saudara Gibran Rakabuming Raka dengan istilah operasi politik dan penumpang gelap,” ujar Bangun seperti dilaporkan CNN Indonesia.
Bangun berharap surat tersebut dapat diserahkan secara langsung kepada Jokowi, staf, ataupun Paspampres yang bertugas di lokasi.
Respons Paspampres dan Rencana Aksi Lanjutan
Pantauan di lokasi menunjukkan belasan warga tersebut tidak dapat mendekati kediaman secara langsung. Salah satu personel Paspampres, Serka Zainudin, menemui mereka di mulut gang Kutai Utara yang berjarak beberapa puluh meter dari rumah Jokowi.
“Kalau ingin bertemu dengan Bapak juga bisa. Silakan mengantre bersama warga yang lain,” tutur Zainudin.
Ajakan itu ditolak secara halus oleh Bangun karena kelompoknya telah memiliki jadwal audiensi dengan DPRD Kota Solo. Peserta aksi lainnya, Wuri, menyampaikan bahwa kediaman Jokowi bukan satu-satunya titik singgah mereka hari itu.
Sebelum mendatangi kawasan kediaman Jokowi, massa sempat menyambangi SMP Negeri 1 Surakarta yang merupakan tempat sekolah Gibran dulu, Kantor KPU Solo, DPC PDIP Solo, serta DPC Partai Gerindra Solo.
“Setelah ini kita akan langsung ke Kantor DPRD Surakarta untuk audiensi,” ucap Wuri.
Polemik Ijazah dan Latar Belakang Pencalonan
Sebelumnya pada Jumat (16/10), Jokowi menduga terdapat gerakan politik yang sengaja diciptakan untuk menyudutkan keluarganya terkait polemik ijazah yang menyeret namanya dan Gibran.
“Kan sudah saya sampaikan sejak awal ini ada operasi politik kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi, jadi ramai lagi,” kata Jokowi di kediamannya di Solo.
Ia menilai isu tersebut diembuskan demi merusak reputasi politik keluarganya, meski ia mengaku tidak terlalu ambil pusing.
“Sekali lagi, ini operasi politik untuk men-downgrade reputasi politik seseorang,” ucapnya menambahkan.
Polemik ijazah Gibran mencuat ke publik setelah diajukan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi oleh Denny Indrayana dan kawan-kawan. MK dalam putusannya menyatakan tidak dapat menerima permohonan tersebut karena kedudukan hukum pemohon tidak terpenuhi dan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran.
Kendati demikian, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA milik Gibran dalam persidangan dan menyebut persoalan tersebut menjadi kewenangan lembaga lain sesuai UUD 1945. Isu ini pun berlanjut ke DPR, sementara hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak Jokowi terkait surat tuntutan warga tersebut.
