Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai memiliki daya tawar politik yang kuat di tengah berbagai kritik dan polemik terkait ijazah. Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Chamad Hojin mengatakan serangkaian serangan politik terhadap Gibran tidak bisa dilepaskan dari posisinya dalam peta kekuasaan nasional serta prospek politiknya yang masih terbuka untuk masa mendatang.
Daya Tawar dan Pengaruh Media Sosial
“Kekuatan seorang tokoh tidak hanya ditentukan oleh jabatan yang sedang diemban, tetapi juga oleh daya tawarnya dalam perebutan kekuasaan berikutnya,” kata Chamad dalam keterangannya, Senin (2/11), seperti dilaporkan CNN Indonesia.
Menurut Chamad, jabatan wakil presiden dan tingkat pengenalan publik yang luas menjadi modal politik tersendiri bagi Gibran, sehingga namanya masih diperhitungkan dalam bursa kandidat potensial untuk kontestasi politik berikutnya. Namun, posisi tersebut membuat Gibran tak lepas dari sorotan, mulai dari persoalan administrasi pendidikan, rivalitas politik, hingga perdebatan mengenai latar belakang keluarga.
Chamad melihat kritik terhadap Gibran cukup dominan dalam percakapan di media sosial, meski hal tersebut tidak serta-merta mencerminkan pandangan mayoritas masyarakat. Ia menilai karakter media sosial yang mengutamakan interaksi membuat konten kontroversial dan perdebatan politik lebih mudah mendapatkan perhatian, sehingga suara kelompok yang vokal terlihat lebih dominan dibandingkan suara masyarakat secara keseluruhan.
“Suara yang terdengar paling keras di media sosial belum tentu mewakili mayoritas sesungguhnya,” ujarnya.
Elektabilitas dan Pembuktian Kinerja
Di tengah berbagai polemik tersebut, Chamad menyoroti hasil survei SMRC pada 1-10 Oktober 2026 yang mencatat elektabilitas Gibran mencapai 8,4 persen dalam simulasi semi-terbuka terhadap 24 nama calon presiden, menempatkannya di posisi keempat.
Capaian tersebut meningkat dibandingkan hasil survei November 2025 sebesar 5,1 persen, Februari-Maret 2026 sebesar 6,8 persen, dan Juli 2026 sebesar 7,7 persen. “Perkembangan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa Gibran tetap memiliki daya tawar politik di tengah berbagai kritik yang diarahkan kepadanya,” ucap Chamad.
Chamad mengatakan derasnya kritik terhadap seorang tokoh politik tidak selalu berujung pada penurunan elektabilitas. Dalam kondisi tertentu, serangan yang ditujukan untuk meredupkan citra seorang figur justru bisa memperluas pengenalan masyarakat terhadap sosok tersebut. Meski demikian, ia mengingatkan popularitas dan meningkatnya perhatian publik tidak otomatis berbanding lurus dengan dukungan politik.
“Posisi strategis Gibran tetap harus diimbangi dengan pembuktian kinerja, kapasitas kepemimpinan, dan akuntabilitas sebagai wakil presiden,” tutur dia.
Dengan sejumlah modal politik tersebut, Gibran diperkirakan tetap menjadi figur yang masuk dalam kalkulasi elite politik nasional dengan tantangan membuktikan kapasitas kepemimpinan sekaligus menjaga kepercayaan publik di tengah kritik dan serangan politik yang terus mengiringinya.
