Daftar Isi
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengajukan usulan pembangunan empat titik Sekolah Rakyat permanen kepada Kementerian Sosial. Usulan tersebut bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Empat Titik Lokasi dan Kesiapan Lahan
Berdasarkan proposal yang diajukan, empat lokasi tersebut mencakup dua titik di Kabupaten Jayawijaya, satu titik di Kabupaten Yahukimo, serta satu titik di Kabupaten Yalimo. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyatakan telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 10 hektare untuk setiap titik pembangunan.
Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol mengatakan bahwa ketersediaan tanah tidak menjadi kendala karena lahan tersebut merupakan aset milik pemerintah provinsi. Hal tersebut disampaikannya saat menyerahkan proposal kepada Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan perwakilan sekretariat tim Transisi BPSDM Sekolah Rakyat, Jauhari, di Kantor Kemensos pada Senin, 2 Juli 2026.
Ones menjelaskan bahwa bangunan sekolah sudah berdiri di atas lahan-lahan tersebut. Selain itu, lokasi dinilai memiliki akses jalan, ketersediaan air, serta jaringan listrik yang memadai dan berada tidak terlalu jauh dari pusat kota. Terkait sertifikat lahan yang prosesnya masih berjalan, Ones menargetkan penyelesaiannya dapat rampung dalam waktu satu bulan.
Respons dan Syarat dari Kementerian Sosial
Menanggapi usulan tersebut, Wamensos Agus Jabo menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah 3T. Namun, pihaknya meminta pemerintah daerah segera melengkapi dokumen administrasi, terutama sertifikat lahan.
Agus menjelaskan bahwa proses lanjutan baru dapat berjalan setelah persyaratan lahan dan administrasi terpenuhi. Persyaratan tersebut meliputi akses menuju lokasi, kondisi lahan yang datar, ketersediaan listrik, serta pasokan air. Setelah seluruh syarat terpenuhi, Kemensos akan menerjunkan tim untuk melakukan survei kelayakan lokasi.
Agus juga menyarankan agar bangunan sekolah yang sudah berdiri di atas lahan tersebut dikeluarkan dari sertifikat yang akan diterbitkan guna mempermudah proses pembersihan lahan dan penyelesaian administrasi pada tahap berikutnya. Sementara itu, Jauhari mengingatkan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap.
Permintaan Bantuan Sumur Air Bersih
Dalam kesempatan yang sama, Wagub Ones Pahabol juga menyampaikan persoalan kekurangan air bersih yang dialami masyarakat akibat kekeringan di wilayahnya. Ia meminta dukungan Kemensos untuk pengadaan sumur di sejumlah titik yang tersebar di delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan.
Agus Jabo menyambut baik permintaan tersebut dan langsung menginstruksikan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Kemensos, Masryani Mansyur, untuk melakukan asesmen langsung di lapangan. Masryani menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti instruksi tersebut dengan menjajaki koordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Sumber: Liputan6.com Peristiwa
