Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menawarkan bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun Halte Transjabodetabek di Kota Bekasi, Jawa Barat. Penawaran ini disampaikan Pramono saat bertemu Wali Kota Bekasi Tri Adhianto di Balairung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (26/10).
Pertemuan kedua pimpinan daerah tersebut sejatinya berlangsung dalam rangka penandatanganan kerja sama pengelolaan sampah di Bantargebang. Namun, di sela acara, Pramono turut menyinggung perkembangan layanan rute Transjabodetabek yang menuju ke wilayah Bekasi.
Tingkat Pengguna dan Pertanyaan Warga
Pramono menjelaskan bahwa keterisian penumpang Transjabodetabek saat ini mengalami lonjakan yang cukup pesat. Rute Bogor mencatatkan keterisian harian paling tinggi yakni 8.000 hingga 10.000 orang, sedangkan rute Bekasi mencapai 4.000 hingga 5.000 penumpang setiap hari.
Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan tersebut menyampaikan bahwa dirinya menerima banyak pertanyaan dari warga Bekasi pengguna Transjabodetabek yang menanyakan ketiadaan halte di kota satelit tersebut.
“Sebab kalau haltenya enggak dibangun, nanti kami yang bangunin nanti salah loh malahan. Tetapi kalau enggak dibangun, nanti kami yang bangunin enggak apa-apa juga,” kata Pramono.
Ia menekankan bahwa tawaran bantuan ini bertujuan untuk menyempurnakan kelengkapan sarana transportasi tanpa membedakan warga ber-KTP Bekasi maupun luar daerah. Pramono juga berharap koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi terus membaik.
Respons Pemerintah Kota Bekasi
Menanggapi tawaran tersebut, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menerangkan bahwa proyek pembangunan halte di wilayahnya sebetulnya sudah berjalan dan ditargetkan rampung pada akhir November. Meski begitu, Tri menyambut baik kemungkinan adanya bantuan dari Pemprov DKI Jakarta.
“Tidak tertutup kemungkinan dalam suatu proses kerja sama dua daerah itu ya bisa saja ya Pemerintah DKI memberikan bantuan kepada Pemerintah Kota Bekasi. Yang besar membantu yang kecil saya kira itulah sikap hidup gotong royong,” ujar Tri.
Tri menilai bahwa pengerjaan fasilitas publik tidak mungkin ditanggung oleh satu daerah saja tanpa kolaborasi. Politikus PDIP itu berharap bantuan terkait halte tersebut bisa diwujudkan walau belum masuk dalam dokumen kerja sama resmi yang telah disepakati.
“Tentu kita melihat kemampuan fiskal dari Pemerintah DKI Jakarta, ya. Berharap kan boleh, berdoa tetap kewajiban. Tinggal mudah-mudahan tanda tangan dan ketok palunya,” kata Tri.
