Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (PDIP) memberikan tanggapan atas pernyataan Presiden ketujuh RI Joko Widodo yang menuding isu ijazah dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai operasi politik. Menurut PDIP, polemik tersebut merupakan persoalan penegakan konstitusi dan bukan sebuah rekayasa politik.
Tanggapan DPP PDIP
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menyatakan dirinya tidak mengetahui perihal operasi politik yang dituduhkan oleh Jokowi. Seperti dilaporkan CNN Indonesia, ia menilai masalah ijazah tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan mudah sejak awal.
“Tidak ada urusan operasi politik. Barang ini sederhana, kalau dari awal Pak Jokowi kasih lihat ijazah sudah tidak ada orang ribut-ribut. Teman-teman di sebelah itu mempersoalkan itu dalam perspektif negara hukum, ya buktikan saja di pengadilan,” ujar Komar usai acara pendidikan kader muda PDIP di Sekolah Partai, Rabu (21/10).
Fungsi Pengawasan DPR
Anggota Komisi II DPR itu mengungkapkan bahwa dirinya merupakan pihak yang sejak awal mendesak agar parlemen menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Gibran yang disebut tidak mempunyai bukti syarat kelulusan Sekolah Menengah Atas. Kendati demikian, ia menyayangkan sikap berbagai pihak di DPR yang justru mengkritik desakannya tersebut, padahal anggota dewan memiliki tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Dalam konteks pengawasan, saya waktu itu ngomong masa pejabat tinggi negara melanggar aturan tidak ada sanksi etik dan moral?” ujarnya.
Komar meminta agar persoalan ijazah Gibran tidak dipandang sebagai ranah pribadi, melainkan harus dilihat melalui perspektif hukum bernegara. Ia berharap pandangan yang sama dapat dimiliki oleh seluruh fraksi di lembaga legislatif.
Pernyataan Jokowi
Sebelumnya, Jokowi menuding bahwa polemik ijazah yang dialami Gibran Rakabuming Raka merupakan bentuk operasi politik yang digerakkan oleh pihak-pihak tertentu. Mantan presiden tersebut menduga isu itu sengaja dimunculkan guna merusak reputasi politik dirinya beserta sang wakil presiden.
“Kan sudah saya sampaikan sejak awal ini ada operasi politik kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi, jadi ramai lagi,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat (16/10).
