Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Pernyataan tersebut disampaikan saat dirinya meninjau program bedah rumah lansia di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (24/10/2026).
Data Rumah Tak Layak Huni di Jakarta
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan data jumlah rumah tidak layak huni di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2026 kepada Menteri PKP. Berdasarkan data tersebut, tercatat sebanyak 821.840 unit rumah dikategorikan tidak layak huni di ibu kota.
Mendengar data tersebut, Maruarar yang akrab disapa Ara lantas mengajukan pertanyaan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, terkait ketersediaan APBD untuk penanganan masalah itu. Kelik menyatakan bahwa pada tahun 2026 belum terdapat alokasi anggaran untuk program perbaikan rumah tidak layak huni.
Bantuan Kuota Bedah Rumah dari Presiden
Ara menyampaikan bahwa kuota bedah rumah di Jakarta pada tahun ini mencapai 10.300 unit, yang salah satunya menyasar kediaman seorang warga lansia bernama Ester Yacoba Simakul (64). Menurut Ara, ketiadaan anggaran dari DPRD dan Gubernur DKI Jakarta membuat pemerintah pusat turun tangan melalui Presiden Prabowo Subianto.
Seperti dilaporkan detikcom, jumlah unit rumah yang dibedah di Jakarta pada tahun sebelumnya tercatat hanya sebanyak 158 unit. Ara mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang telah menaikkan alokasi kuota tersebut secara signifikan pada tahun ini.
Ara menegaskan bahwa pembiayaan perbaikan rumah rakyat di Jakarta sepenuhnya bersumber dari Presiden Prabowo karena kontribusi APBD daerah tercatat nihil. Di sisi lain, ia menyebut pihaknya tetap bekerja sama dengan pihak terkait seperti Pramono Anung dalam pembangunan rumah susun, serta meminta agar rincian angka tersebut dapat dipahami oleh Kapolda yang hadir dilokasi.
Sumber: Berita - Detikcom
