PDI Perjuangan (PDIP) mengusulkan konsep alternatif untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengedepankan prinsip ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal. Usulan tersebut disampaikan agar pelaksanaan program gizi tersebut tidak berjalan secara kaku dan sentralistik dari pusat.
Konsep Alternatif MBG Berbasis Kerakyatan
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membeberkan gagasan tersebut usai menghadiri konsolidasi DPD PDIP Lampung pada Jumat (30/10/2026) malam. Hasto mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah, pelaku UMKM, serta pedagang kecil di tingkat akar rumput guna menggerakkan perekonomian lokal sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
Menurut Hasto, program tersebut tidak dirancang secara sentralistik, melainkan dengan memperhatikan keunikan daerah, menggandeng kepala daerah, serta memanfaatkan warung-warung rakyat. Gagasan alternatif ini bersumber dari penyerapan aspirasi kader di tingkat bawah, di mana partai dituntut untuk tidak sekadar memberikan kritik melainkan menyodorkan solusi konkret.
Hasto menuturkan bahwa di tengah hasil survei yang mengekspresikan ketidakpuasan atas berbagai kebijakan, PDI Perjuangan memperkuat akar rumput sekaligus memberikan jawaban-jawaban bagi masyarakat.
Langkah Badan Gizi Nasional Cegah Monopoli Bahan Pangan
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono membangun kolaborasi lintas kementerian untuk mencegah monopoli harga bahan pangan melalui marketplace khusus program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sudaryono menjelaskan bahwa marketplace tersebut dinamakan Loka MBG dan dikembangkan melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SipLah) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Sudaryono menyampaikan hal tersebut dalam paparannya di Usmar Ismail Hall pada Kamis (29/10/2026). Ia menjelaskan bahwa SipLah merupakan sistem informasi pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan pendidikan di Kemendikdasmen, seperti alat tulis kantor dan perlengkapan sekolah.
Lebih lanjut, Sudaryono menyatakan bahwa pihak yang dapat bergabung dalam marketplace Loka MBG akan dibatasi hanya bagi asosiasi serta koperasi peternak dan petani. Dengan demikian, mereka dapat menjual hasil produksi secara langsung dengan harga acuan pemerintah.
Mekanisme tersebut diharapkan mampu mencegah praktik monopoli bahan baku sehingga kebutuhan MBG dapat dipenuhi melalui harga yang wajar. Sudaryono menambahkan bahwa program MBG diharapkan dapat menjadi pasar baru yang mendistorsi inflasi, harga, serta pasokan pangan di tengah rakyat.
Sumber: Liputan6.com News
