Daftar Isi
Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis melalui pembenahan tata kelola dapur, penutupan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi bermasalah, dan penindakan praktik titip proyek. Langkah ini diambil untuk mencegah penyimpangan anggaran serta memastikan program prioritas pemerintah berjalan sesuai aturan.
Cegah Praktik Titip Proyek dan Monopoli Pangan
Sudaryono menegaskan bahwa dirinya tidak melayani permintaan pengurusan dapur MBG melalui jalur pribadi. Ia menyebut banyak pihak yang mengaku sebagai kerabat seperti sepupu atau keponakan demi mengurus dapur program tersebut, yang langsung ditolak untuk menghindari praktik jual beli titik dapur.
Ia menyatakan tidak pernah menerima tamu untuk urusan dapur dan meminta agar seluruh pengaduan maupun persoalan disampaikan melalui saluran resmi seperti kotak pos dan surel. Menurut Sudaryono, pertaruhan program ini jauh lebih besar daripada sekadar menjaga hubungan perkawanan.
Selain itu, BGN membangun kolaborasi lintas kementerian untuk mencegah monopoli harga bahan pangan melalui marketplace khusus bernama Loka MBG. Platform ini dikembangkan lewat Sistem Informasi Pengadaan Sekolah yang dikelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Marketplace tersebut dibatasi khusus untuk asosiasi dan koperasi peternak serta petani agar dapat menjual hasil produksinya langsung dengan harga acuan pemerintah. Sudaryono menerangkan mekanisme ini bertujuan melindungi konsumen dan mendukung produsen agar barang yang dihasilkan dibeli dengan harga wajar.
Pada November hingga Desember mendatang, terdapat tujuh komoditas yang menjadi prioritas meliputi beras, minyak di luar merek Beras Kita dan Minyak Kita, daging ayam, daging sapi dan kerbau, telur, ikan, serta susu. Peluncuran Loka MBG akan dilakukan di sejumlah sentra guna mengontrol inflasi, ketersediaan, dan harga pangan.
Bersih-Bersih Dapur dan Penghematan Anggaran
BGN mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi membuat laporan penggunaan dana harian sebelum menerima pengisian ulang anggaran untuk bulan berikutnya. Sudaryono mewanti-wanti adanya pengadaan yang tidak masuk akal, seperti rencana pengadaan LED senilai Rp535,3 miliar yang akhirnya dibatalkan serta berujung pada pemecatan pegawai yang terlibat.
BGN juga mencatat penghematan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sekitar Rp3 triliun melalui penetapan batas maksimal dana operasional satuan pelayanan sebesar Rp3.000. Selain itu, insentif ditetapkan secara flat sebesar Rp2.000 per porsi berdasarkan jumlah penerima manfaat.
Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BGN telah mengembalikan anggaran sebesar Rp160 miliar ke kas negara. Sudaryono menegaskan setiap rupiah merupakan uang rakyat yang harus dapat dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya.
Penutupan Ribuan Dapur Bermasalah
Selama periode Juli hingga September 2026, BGN menutup secara permanen 1.288 dapur yang melayani program MBG serta menyuspensi 1.999 dapur lainnya untuk pemeriksaan standar keamanan pangan. Penindakan ini dilakukan karena ditemukan dapur yang tidak memenuhi persyaratan kebersihan dan sanitasi.
Sudaryono mencontohkan penanganan ikan di Kabupaten Karo yang dibiarkan di suhu ruang selama sekitar 12 jam sebelum dimasak, serta penggunaan telur puyuh kupas matang dan bumbu sate yang tidak sesuai prosedur. Sanksi tegas berupa penutupan permanen dijatuhkan kepada dapur di Karo, Semarang, dan Blora yang terbukti melakukan pelanggaran.
BGN menyatakan pengawasan tetap diperlukan secara berkala meskipun suatu dapur telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi guna memastikan seluruh proses pengolahan makanan memenuhi standar keamanan pangan bagi para penerima manfaat.
Sumber: Liputan6.com Peristiwa
