Daftar Isi
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta berbagai kementerian dan lembaga untuk mempercepat proses rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah menargetkan seluruh kegiatan pemulihan yang bisa dilaksanakan pada 2026 rampung sebelum tanggal 31 Desember tahun ini.
Rapat Koordinasi Percepatan Pemulihan
Tito yang memegang posisi sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menyampaikan hal tersebut usai mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri. Pertemuan yang membahas progres percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi itu berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Selasa (27/10), seperti dilaporkan CNN Indonesia, dan dipimpin Menko PMK Sugiono.
Tito menjelaskan, penanganan bencana telah melalui fase tanggap darurat yang berfokus pada evakuasi, penanganan korban, dan penyelamatan jiwa. Tahapan tersebut kemudian berlanjut ke masa transisi darurat sebelum memasuki proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pada fase tanggap darurat, Presiden Prabowo Subianto mengerahkan berbagai unsur kekuatan nasional, mulai dari TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, hingga pemerintah daerah.
“Pada saat tanggap darurat, Bapak Presiden juga sudah memberikan anggaran awal untuk belanja tidak terduga tambahan sebanyak Rp268 miliar,” ujar Tito.
“Kemudian di masa transisi, Bapak Presiden kemudian membuat Satgas di mana Ketua Tim Pengarahnya adalah Menko PMK, anggotanya semua Menko, ditambah Kapolri, Panglima TNI, Menteri Keuangan,” imbuhnya.
Pemulihan Layanan Dasar dan Infrastruktur
Memasuki tahap pemulihan, sebagian besar aktivitas pemerintahan di wilayah terdampak bencana mulai kembali berjalan, sementara Kabupaten Aceh Tamiang yang sebelumnya mengalami gangguan berat kini berangsur pulih. Sejumlah layanan dasar, seperti pasokan listrik, bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan internet, relatif kembali normal, dan rumah sakit umum serta puskesmas telah beroperasi. Kendati demikian, masih terdapat enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara yang rusak atau hilang akibat bencana dan memerlukan penanganan lebih lanjut.
Pemulihan juga berlangsung di sektor pendidikan. Dari total 4.922 satuan pendidikan yang terdampak bencana, sebanyak 99 sekolah masih menjalankan kegiatan belajar-mengajar di kelas darurat. Penanganan sekolah-sekolah tersebut menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta TNI Angkatan Darat (AD).
Tito turut mengapresiasi keterlibatan TNI AD dan Polri dalam membangun kembali jembatan yang rusak akibat bencana demi memulihkan konektivitas dan mendukung aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.
“Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan TNI AD yang memiliki satgas jembatan, itu ratusan jembatan yang sudah terbangun oleh TNI AD. Dari kepolisian juga lebih dari 100 saya kalau tidak salah lebih kurang 120an yang dibangun oleh Polri untuk jembatan,” tutur Tito.
Tantangan dan Harapan Percepatan Anggaran
Di tengah proses pemulihan, pemerintah masih menghadapi tantangan berupa hujan berintensitas tinggi yang memicu banjir dan longsor susulan di sejumlah wilayah, sehingga menambah pekerjaan dalam pemulihan akses transportasi dan aktivitas warga.
Karena itu, Tito meminta kementerian dan lembaga yang telah mendapatkan alokasi anggaran segera mempercepat pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Perbaikan sekolah, rumah, jalan, jembatan, hingga fasilitas penunjang ekonomi masyarakat menjadi bagian dari kegiatan yang perlu dikebut agar manfaatnya segera dirasakan warga terdampak.
Tito menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sekaligus mendorong pemerintah daerah memaksimalkan anggaran yang tersedia, termasuk tambahan anggaran untuk mempercepat pemulihan.
“Harapan kami dengan koordinasi ini akan mempercepat semua proses dan teman-teman K/L semua bergerak dan juga bisa mendorong semua pemerintah daerah dengan anggaran masing-masing dan tambahan anggaran itu juga bisa bergerak dengan lebih cepat,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kristomei Sianturi, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
