Beda Hasil Survei Prabowo, Pengamat Soroti Evaluasi

Dua lembaga survei, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI), merilis hasil jajak pendapat terbaru mengenai kinerja dan tingkat keterpilihan Presiden Prabowo Subianto dengan angka yang bertolak belakang. Para pengamat politik meminta publik untuk memandang perbedaan temuan ini sebagai bahan evaluasi atas perjalanan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Perbedaan Hasil Survei SMRC dan PPI

Dalam laporan terbarunya, PPI mencatat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo berada di angka 65,2 persen. Selain itu, simulasi elektabilitas yang dilakukan PPI menempatkan Prabowo di posisi teratas dengan angka 31,6 persen, mengungguli deretan nama lain seperti Dedi Mulyadi, Anies Baswedan, Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo. Sigi PPI berlangsung dari 26 September sampai 6 Oktober dengan melibatkan 1.200 responden lewat teknik Multistage Random Sampling dan batas kesalahan 2,83 persen.

Kondisi sebaliknya terekam dalam riset SMRC. Lembaga ini mencatat tingkat kepuasan kinerja presiden hanya mencapai 44,5 persen. Dalam simulasi elektabilitas, SMRC menempatkan Prabowo di urutan ketiga dengan perolehan 9,8 persen, berada di bawah Dedi Mulyadi (35,5 persen) dan Anies Baswedan (10,3 persen). Survei SMRC digelar pada 1 hingga 10 Oktober terhadap 1.213 responden menggunakan metode Stratified Multistage Random Sampling dengan batas kesalahan 2,9 persen.

Situs resmi Sekretariat Kabinet memublikasikan temuan dari PPI yang mencatat kepuasan tinggi tersebut. Menurut pernyataan di laman Sekretariat Kabinet, capaian positif ini merupakan cerminan dari penilaian baik masyarakat terhadap program bantuan sosial, gizi, kesehatan, dan pendidikan. Di sisi lain, pihak SMRC menyatakan kemerosotan elektabilitas Prabowo terkait erat dengan penilaian negatif publik atas kondisi makro ekonomi-politik serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Mandiri Pangan (KDMP).

Penyebab Beda Temuan dan Sikap Kritis Publik

Analis politik dari Universitas Padjadjaran, Firman Manan, menilai perbedaan hasil antara lembaga riset adalah hal yang wajar terjadi. Menurut penjelasannya, variasi data dapat dipicu oleh perbedaan rentang waktu pengumpulan data, penyusunan kalimat pertanyaan, hingga potensi manipulasi yang sukar diketahui masyarakat umum. “Opini publik itu setiap saat bisa berubah ya, sesuai dengan isu yang muncul di masyarakat,” kata Firman kepada BBC News Indonesia.

Firman menuturkan bahwa hingga kini belum ada badan independen resmi yang berwenang menguji kebenaran hasil survei secara menyeluruh. Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) memang mengikat anggotanya dengan kode etik, seperti saat menjatuhkan sanksi pemeriksaan data kepada Poltracking Indonesia saat Pilkada DKI Jakarta 2024, namun aturan itu tidak berlaku bagi non-anggota. SMRC terdaftar sebagai anggota PERSEPI, sementara PPI tidak tercantum. Firman pun mendorong publik agar bersikap kritis dalam mencermati hasil yang masuk akal.

Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan

Dari sudut pandang komunikasi politik, akademisi Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Ambang Priyonggo melihat variasi temuan ini menandakan bahwa pergerakan dukungan publik masih sangat dinamis. Ambang menyebutkan status Prabowo sebagai petahana membuat berbagai kebijakannya tetap menjadi pusat perhatian masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan elektabilitas Presiden berpotensi terus tergerus apabila masalah pada program-program pemerintah tidak kunjung diselesaikan, atau jika kebijakan yang diambil dinilai sekadar menuruti ego elite ketimbang kebutuhan warga.

Firman Manan menegaskan bahwa poin terpenting dari temuan SMRC maupun PPI adalah keberadaan kelompok masyarakat yang menyuarakan ketidakpuasan. Hal itu harus dijadikan patokan untuk mengevaluasi dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran. Ia memberi catatan pada sejumlah isu, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, persoalan tata kelola serta potensi korupsi pada program MBG, hingga pelaksanaan KDMP. Firman juga menyoroti pentingnya pemerintah membenahi komunikasi publik dan merespons kritik secara proporsional guna mencegah timbulnya sentimen negatif yang memperburuk persepsi masyarakat.