Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan untuk membatalkan rencana pengajuan pinjaman sebesar Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Langkah ini diambil untuk menutup kekurangan fiskal daerah dengan mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang ada.
Penerapan Skema Tunda Bayar dan Skala Prioritas
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program pembangunan untuk tahun 2026 akan tetap berjalan sesuai skala prioritas. Pemerintah daerah saat ini sedang memacu penyelesaian seluruh pekerjaan agar target 100 persen dapat tercapai dalam kurun waktu dua setengah bulan ke depan.
Dedi menjelaskan bahwa keterlambatan penyaluran dana bagi hasil tidak menghentikan kegiatan pembangunan. Menurutnya, tata kelola keuangan yang cermat dapat mengatasi defisit tanpa bergantung pada pinjaman PT SMI. Pemprov Jawa Barat memilih skema tunda bayar, yaitu membayarkan pembiayaan kegiatan tahun 2026 pada tahun 2027.
“Untung buat pemerintah, sebab tetap bisa membangun tanpa terbenani pinjaman dan beban bayar bunga hutang,” kata Dedi Mulyadi.
Apresiasi Bagi Lembaga dan Wajib Pajak
Dedi menyampaikan terima kasih kepada DPRD Jawa Barat atas dukungan berkelanjutan dalam pengawasan dan pengalokasian anggaran agar belanja daerah lebih tepat sasaran. Ia juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri yang secara konsisten memberikan bimbingan terkait pengelolaan keuangan daerah.
Sebagai penutup, Dedi mengapresiasi kedisiplinan warga Jawa Barat dalam menunaikan kewajiban pajak mereka. Ia menekankan bahwa kontribusi dari pembayar pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu penopang utama kelancaran pembangunan daerah.
