Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong ibu kota untuk menjadi pusat produksi film di kawasan Asia Tenggara sekaligus kota sinema. Langkah tersebut ditempuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan mempermudah izin syuting, memberikan insentif pajak, hingga memperluas jaringan kerja sama perfilman internasional.
Penguatan Ekosistem dan Insentif Pajak
Pernyataan itu disampaikan Pramono saat membuka gelaran Jakarta Film Summit 2026 bertajuk Jakarta Shaping the Future of Film pada Selasa (20/10). Acara yang mengumpulkan lebih dari 1.000 praktisi film dari dalam dan luar negeri ini dirancang untuk menjaring investasi, membangun jejaring industri, serta mendorong kolaborasi produksi antarnegara.
Pramono menilai Jakarta memiliki modal kuat untuk memimpin industri layar lebar di kawasan regional. Saat ini, sekitar 80 persen rumah produksi nasional beroperasi di Jakarta. Selain itu, kota ini menyediakan lebih dari 100 titik lokasi syuting yang bervariasi, mulai dari situs bersejarah hingga kawasan bisnis modern. Pramono menegaskan keinginan agar sinematografi Indonesia tidak sekadar berjaya di dalam negeri, tetapi mampu bersaing di tingkat internasional, setidaknya di lingkup ASEAN.
Guna mendukung kemudahan produksi, Pemprov DKI membentuk Jakarta Film Commission (JFC) serta meluncurkan layanan Filming in Jakarta. Fasilitas ini mempermudah para pembuat film dalam memperoleh informasi lokasi, mengurus perizinan, hingga mengoordinasikan kebutuhan teknis audiovisual.
Selain kemudahan birokrasi, Pemprov DKI memberikan insentif berupa pemotongan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 50 persen untuk penayangan film nasional di bioskop-bioskop Jakarta. Kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 531 Tahun 2026 dan disempurnakan melalui Keputusan Gubernur Nomor 591 Tahun 2026. Pramono menyebutkan bahwa potongan pajak ini bertujuan memberi ruang lebih besar bagi rumah produksi untuk kembali berkarya, sementara penerimaan pajak yang didapat Pemprov DKI tetap disalurkan kembali guna memperkuat ekosistem perfilman.
Dampak Ekonomi Kreatif dan Kolaborasi BPS
Sektor ekonomi kreatif saat ini menyumbang sebesar Rp410,56 triliun atau setara 11,16 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta. Pramono optimistis, pesatnya industri film akan memberikan dampak ekonomi turunan bagi berbagai sektor pendukung, seperti pariwisata, perhotelan, kuliner, transportasi, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menuturkan bahwa Jakarta Film Summit dirancang untuk membahas masa depan industri film, sekaligus melengkapi agenda festival Jakarta Film Week. Rano membeberkan data jumlah penonton bioskop di Indonesia yang mencapai hampir 122 juta orang pada 2025, dengan sekitar 85 juta di antaranya merupakan penonton film nasional. Sementara itu, hingga Oktober 2026, jumlah penonton bioskop di Indonesia tercatat hampir mencapai 70 juta orang.
Melihat besarnya perkembangan tersebut, Pemprov DKI berencana menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memetakan kontribusi ekonomi dari 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk perfilman, secara lebih terukur. Layanan Filming in Jakarta juga akan terus diperkuat melalui kerja sama internasional dan antardaerah guna mempermudah produksi serta membuka kesempatan bagi kekayaan budaya dan talenta Nusantara untuk menembus pasar global.
