Pemerintah melakukan pembenahan data bantuan sosial yang berdampak pada masuknya lebih dari empat juta keluarga penerima manfaat baru serta pencoretan sejumlah penerima lama. Pemutakhiran tersebut mencakup program bantuan seperti Program Keluarga Harapan, sembako, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan kriteria kelayakan.
Konsolidasi dan Koreksi Data
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa perubahan tersebut merupakan hasil konsolidasi dan pemutakhiran data yang dikerjakan Kementerian Sosial dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Hal itu disampaikannya ketika memaparkan materi dalam Kongres Nasional XVI dan Forum Ilmiah Tahunan XII Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (30/10/2026).
“Selama dua tahun ini kita konsolidasi dan sekarang ada empat juta lebih keluarga penerima manfaat baru yang sebelumnya dia tidak pernah tersentuh oleh bantuan pemerintah,” ujar Gus Ipul seperti dilaporkan Liputan6.com.
Selain menjangkau keluarga baru, koreksi juga diterapkan kepada penerima lama yang dinilai sudah tidak memenuhi kriteria kelayakan. Kebijakan ini berlaku bagi penerima Program Keluarga Harapan, bantuan sembako, hingga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
“Demikian juga ada koreksi bagi keluarga-keluarga yang sebelumnya terus-menerus mendapatkan bansos, tidak lagi mendapatkan bansos, apakah itu PKH, bantuan sembako, maupun PBI JKN,” tuturnya.
Saluran Pengaduan Masyarakat
Gus Ipul tidak memungkiri bahwa penyesuaian daftar penerima tersebut memicu perdebatan di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang tiba-tiba tidak lagi menerima bantuan secara rutin. Meskipun demikian, pemerintah menegaskan pentingnya keterbukaan data agar setiap ketidaksesuaian dapat diperbaiki.
Masyarakat bersama pemerintah daerah diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan koreksi maupun sanggahan terhadap data yang ada. “Kalau sekarang ini data didiskusikan di medsos, data didiskusikan di berbagai forum, itu karena kita sengaja membuka data itu. Untuk dikoreksi, untuk disanggah, dan untuk diperbaiki oleh jajaran pemerintah daerah maupun oleh masyarakat luas,” ucapnya.
Guna mendukung proses tersebut, Kementerian Sosial menyediakan berbagai sarana pengaduan dan pemutakhiran data melalui pusat panggilan, layanan WhatsApp, aplikasi Cek Bansos, serta jalur formal lewat RT, RW, kelurahan, hingga dinas sosial setempat.
Dinamika Sosial Ekonomi
Menurut Gus Ipul, tantangan utama dalam pendataan berasal dari kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sebagian keluarga mengalami peningkatan taraf hidup, sementara sebagian lainnya justru jatuh ke jurang kemiskinan dan memerlukan uluran tangan pemerintah.
“Kalau kita terlambat meng-update data, maka kita bisa membantu orang yang sudah meninggal, membantu orang yang sudah naik kelas, dan mengabaikan orang yang turun kelas,” jelasnya.
Pemerintah terus menyempurnakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dengan menggandeng Badan Pusat Statistik sebagai acuan utama penentuan keluarga yang berhak menerima bantuan. Gus Ipul memastikan bahwa perbaikan data ini ditujukan untuk memastikan tidak ada warga yang benar-benar membutuhkan terlewatkan dari daftar penerima.
Sumber: Liputan6.com Peristiwa
