Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan harga telur ayam di tingkat konsumen mulai mengalami penurunan setelah pihaknya berkoordinasi dengan Kabareskrim Polri untuk mengatasi anomali harga. Bersamaan dengan langkah tersebut, pemerintah memperkuat dukungan bagi peternak melalui penyediaan bahan baku pakan terjangkau dan rencana pembangunan pabrik tepung telur.
Soroti Kesenjangan Harga Telur
Seperti dilaporkan Liputan6.com, Amran menjelaskan adanya anomali harga yang terlihat dari kesenjangan antara tingkat peternak dan konsumen dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (26/10/2026). Harga telur di tingkat peternak berada pada kisaran Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram, sementara di tingkat konsumen mencapai Rp40.000 sampai Rp45.000 per kilogram.
Menurut Mentan Amran, telur ayam sebenarnya mengalami surplus bahkan diekspor, namun harga di peternak seharusnya berada di kisaran Rp26.000 dan Rp30.000. Kondisi di tingkat konsumen yang melampaui harga eceran tertinggi tersebut dinilai sebagai sebuah anomali.
Terkait langkah penindakan, Amran menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian yang langsung merespons setelah komunikasi dilakukan. “Alhamdulillah terima kasih Pak Kabareskrim, juga Pak Polri, kami sudah bicara, sudah mulai menindak. Baru diumumkan harga sudah turun. Jadi harga turun di konsumen. Nah jadi ini kabar baik,” kata Mentan Amran kepada Liputan6.com.
Dukungan Pakan dan Pabrik Tepung
Untuk membantu peternak, pemerintah menyiapkan solusi jangka pendek dengan menyediakan bahan baku pakan berupa bungkil kedelai langsung kepada peternak seharga Rp8.630 per kilogram, lebih rendah dari harga swasta Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Pemerintah juga menyalurkan jagung melalui skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog yang disertai subsidi bagi peternak kecil.
Pada sisi hilir, pemerintah bersama badan usaha milik negara (BUMN) menyiapkan pembangunan pabrik tepung telur untuk memperkuat industri pengolahan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor. Fasilitas tersebut ditargetkan rampung dalam satu tahun agar impor dapat dihentikan.
Kementerian Pertanian terus mengarahkan rangkaian kebijakan tersebut untuk membenahi sektor perunggasan dari hulu hingga hilir guna memberikan nilai tambah serta memastikan konsumen memperoleh pangan dengan harga wajar.
Sumber: Liputan6.com Peristiwa
