Daftar Isi
Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengingatkan pentingnya penegakan hukum untuk menjaga demokrasi dan keutuhan bangsa agar cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak terganggu. Menurutnya, demokrasi yang berjalan tanpa pengawalan hukum berisiko memicu kekacauan hingga mengancam kelangsungan negara.
Syarat Tata Kelola Pemerintahan
Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud dalam Kuliah Soetandyo di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Kamis (29/10). Ia merujuk pada pidato Prabowo Subianto pada tahun 2018 yang memprediksi Indonesia bisa bubar pada 2030 akibat korupsi masif yang mengarah pada kriptokrasi atau pemerintahan maling, seperti dilaporkan CNN Indonesia.
Mahfud menegaskan, apabila demokrasi tidak dikawal dengan hukum, negara berisiko bubar sebelum mencapai tahun 2045. Untuk mencegah kehancuran tersebut, tata kelola pemerintahan yang baik harus memenuhi lima syarat utama, yakni transparan, akuntabel, bertanggung jawab secara hukum, serta independen dari intervensi kekuatan politik dan pihak lain.
Jika seluruh pilar penegakan hukum dan kelembagaan itu terpenuhi, Mahfud meyakini kemiskinan ekstrem di Indonesia akan lenyap pada tahun 2045 dan digantikan kemiskinan relatif dengan standar pendapatan minimum yang lebih layak. Berdasarkan hasil studi objektif dan logika ilmiah internasional, pemenuhan syarat tersebut akan mengantar Indonesia mencapai target tahun 2045.
Siklus Kekuasaan dan Demokrasi
Dalam kesempatan itu, Mahfud membedah watak yang saling bertentangan antara kebutuhan integrasi dan pelaksanaan demokrasi di negara-negara baru. Bangsa Indonesia dinilai membutuhkan integrasi untuk menjaga keutuhan di tengah keberagaman suku, ras, dan agama yang harus dikelola secara demokratis.
Ia menilai demokrasi bukanlah sistem yang ideal, namun tetap menjadi pilihan terbaik dibandingkan monarki, aristokrasi, maupun oligarki. Siklus kekuasaan menunjukkan monarki kerap melahirkan aristokrasi yang memburuk menjadi oligarki, sebuah sistem ketika segelintir pemilik modal berkuasa secara sewenang-wenang.
Oligarki kemudian dilawan oleh demokrasi yang memberi ruang bagi rakyat mengawasi sirkulasi kekuasaan. Kendati demikian, kebebasan demokrasi tanpa aturan akan berujung pada anarki, sehingga kehadiran hukum atau nomokrasi mutlak diperlukan untuk mencegah kekacauan.
Ambang Batas Pendapatan Negara
Kerentanan demokrasi di negara berkembang turut disorot Mahfud dengan mengutip kajian cendekiawan Azyumardi Azra dan ekonom Boediono. Berdasarkan kajian tersebut, demokrasi baru dapat tumbuh dengan stabil apabila pendapatan per kapita negara mencapai ambang batas tertentu.
Demokrasi akan tumbuh dengan baik jika pendapatan per kapita negara minimal mencapai US$5.500, ungkap Mahfud. Di bawah ambang batas tersebut, sebuah negara dinilai sangat rentan berbalik menjadi otoriter, sementara pendapatan per kapita Indonesia saat ini baru berada di kisaran US$4.900.
Kondisi masyarakat yang belum mapan secara ekonomi dan belum terdidik juga dinilai rawan memunculkan pemimpin demagog atau politikus yang mengandalkan janji kosong tanpa basis data. Ia mencontohkan praktik politisi era Orde Baru yang mengeksploitasi masyarakat dengan menawarkan pembangunan jembatan di daerah tanpa sungai.
Koreksi Penyelenggara Negara
Mahfud menyatakan kritik tidak bisa dihilangkan demi membenahi, memperbaiki, serta mengevaluasi pemerintahan yang sedang berkuasa. Di hadapan para mahasiswa, ia menekankan agar pemuda sebagai calon pemimpin masa depan memiliki kesadaran bernegara yang lebih kuat.
Penyelenggara negara saat ini dinilai memiliki banyak catatan yang perlu dikoreksi. Sebagai solusi, ia menekankan pentingnya menyiapkan figur-figur baru yang menghayati esensi demokrasi melalui proses pergantian kepemimpinan yang sah secara konstitusional.
