Anggota Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, Ade Yuliasih, mendorong adanya perluasan akses pembiayaan serta penyelarasan regulasi demi memperkuat sektor usaha kecil di Provinsi Banten. Aspirasi tersebut ia sampaikan dalam agenda Dialog Daerah terkait pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Kebon Kubil, Kota Serang, Selasa (27/10).
Harmonisasi Regulasi dan Karakteristik Daerah
Raperda yang dibahas berfokus pada kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha kecil. Ade menekankan bahwa payung hukum yang dirumuskan di tingkat daerah wajib sejalan dengan regulasi pemerintah pusat sekaligus mengakomodasi kebutuhan lokal.
“Penyusunan Raperda perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat dan muatan lokal, serta memastikan adanya keselarasan regulasi. Setelah peraturan ditetapkan, pelaksanaannya juga harus dikawal agar benar-benar memberikan manfaat bagi pelaku usaha kecil,” ujar Ade.
Dukungan Permodalan Usaha Mikro
Ade turut menyoroti kendala permodalan yang kerap dihadapi pengusaha mikro dan kecil, terutama terkait keterbatasan jaminan atau agunan. Dukungan perbankan daerah dan lembaga keuangan dinilai sangat diperlukan agar para pelaku usaha memperoleh peluang mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.
Selain permodalan, dialog tersebut membahas alternatif skema penilaian kelayakan pembiayaan bagi pengusaha muda, pembagian kewenangan antarperangkat daerah, penyusunan naskah akademik, hingga kepastian alokasi insentif dan anggaran pendukung.
Kegiatan penjaringan aspirasi ini berlangsung melalui program Senator Menyapa, sebuah kerja sama DPD RI bersama CNN Indonesia untuk mengabarkan tugas para senator dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat daerah.
