Daftar Isi
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Sugiono, memberikan apresiasi atas kinerja Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) dalam memulihkan wilayah terdampak bencana di Sumatra. Berjalan sekitar 11 bulan, proses pemulihan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat memperlihatkan kemajuan yang berarti.
Progres Anggaran dan Kunjungan Kerja
Realisasi progres kegiatan yang dianggarkan pada Tahun Anggaran (TA) 2026 berada pada kisaran 96 hingga 98 persen. Pencapaian tersebut menggambarkan kemajuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang mendapatkan alokasi dana pada tahun ini, sementara pekerjaan secara keseluruhan masih berjalan secara bertahap.
Penyampaian tersebut diungkapkan oleh Sugiono saat mendatangi Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumatra di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Senin (26/10). Dalam kunjungan tersebut, ia mendengarkan paparan laporan kemajuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, seperti dilaporkan CNN Indonesia.
Sugiono mengemban tugas sebagai Ketua Tim Pengarah Satgas PRR, sementara Tito bertugas sebagai Ketua Satgas PRR. Laporan yang dipaparkan memuat berbagai pencapaian serta hambatan yang masih ditemui di lapangan.
Kerja Keras Pemerintah dan Penguatan Mitigasi
Sugiono menyatakan bahwa rangkaian langkah yang ditempuh pemerintah memperlihatkan kerja keras dalam memenuhi kewajiban pelayanan kepada masyarakat di daerah bencana, mulai dari penerbitan regulasi, dukungan anggaran, hingga pemulihan fasilitas dan layanan dasar di tiga provinsi tersebut.
“Dan saya kira ini merupakan suatu kerja keras yang luar biasa yang patut diapresiasi di tengah berbagai keadaan, kita pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden [Prabowo Subianto] masih bisa menyelesaikan tanggung jawabnya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat mengatasi masalah-masalah yang ada di daerah bencana,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Kamis (29/10).
Ia menekankan bahwa kerja pemulihan harus terus diperkuat lewat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait agar masyarakat dapat segera kembali menjalani aktivitas dengan normal. Selain itu, ia mengingatkan urgensi peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana di masa mendatang seiring dampak perubahan iklim terhadap pola curah hujan.
Berdasarkan perkiraan, wilayah di utara khatulistiwa akan menghadapi kenaikan curah hujan, sedangkan kawasan di selatan khatulistiwa cenderung lebih kering dibanding keadaan normal dalam beberapa dekade ke depan.
“Oleh karena itu, upaya-upaya mitigasi juga harus kita masukkan dalam perhitungan kita sehingga jika terjadi bencana kita lebih siap dan upaya-upaya penanggulangan maupun rehabilitasi bisa kita lakukan dengan secepat-cepatnya,” kata Sugiono.
Tantangan Bencana Susulan dan Penanganan Sungai
Di sisi lain, Tito memaparkan bahwa bencana susulan masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat curah hujan yang tinggi dan memicu banjir di beberapa tempat.
Daerah yang mengalami hal tersebut meliputi Padang dan Solok di Sumatra Barat, Tapanuli Tengah di Sumatra Utara, serta sejumlah kawasan di Aceh. Menurutnya, endapan sedimentasi di sungai-sungai terdampak memperbesar potensi luapan air ketika hujan lebat turun.
Situasi ini mengakibatkan infrastruktur yang sebelumnya telah selesai diperbaiki kembali mengalami kerusakan, sehingga penanganan alur sungai perlu mendapat prioritas guna menekan potensi banjir susulan.
Tito menegaskan bahwa percepatan penanganan terhadap 137 sungai yang mengalami sedimentasi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat harus menjadi bagian penting dari penyelesaian di lapangan.
Ia turut menyampaikan permohonan dukungan kepada Kementerian Pekerjaan Umum agar kegiatan pembersihan dan pengelolaan sungai dapat segera dipercepat demi mengoptimalkan kelanjutan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
