Pemerintah menyatakan kesiapan untuk menampung berbagai aspirasi yang disuarakan oleh mahasiswa maupun elemen masyarakat lain dalam aksi demonstrasi yang berlangsung pada Rabu, 28 Oktober 2026. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Listyo Sigit Prabowo, menyampaikan hal tersebut melalui pesan singkat.
Imbauan Jaga Ketertiban dan Persatuan
Listyo menyatakan aksi menyampaikan pendapat di jalan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang diatur serta dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintah menghormati aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah elemen mahasiswa di berbagai daerah.
Ia mengimbau kepada seluruh massa aksi untuk menyampaikan pendapatnya secara damai dan menghindari tindakan anarkis. “Namun, yang harus dijaga agar aksi tetap dilaksanakan dengan tertib, menjaga hak-hak asasi masyarakat lain, jangan mudah terprovokasi dan jangan anarkis, jaga kepentingan nasional, aparat akan melayani aksi damai,” kata Listyo.
Mantan Kapolri tersebut mengingatkan kegiatan unjuk rasa bertepatan dengan peringatan 98 tahun Sumpah Pemuda. Ia mengajak seluruh pihak untuk menjadikan momentum tersebut sebagai sarana merawat persatuan bangsa.
“KSP mewakili pemerintah siap menampung aspirasi dari perwakilan adik-adik mahasiswa maupun perwakilan pengunjuk rasa yang lain,” ujar Listyo, seraya menambahkan bahwa semua masukan dari peserta unjuk rasa merupakan bagian penting untuk bersama-sama menjaga dan merawat negara.
Titik Aksi dan Ragam Tuntutan Massa
Di Jakarta, unjuk rasa dilangsungkan oleh masyarakat dan mahasiswa di beberapa titik lokasi. Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) mendatangi kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada Rabu siang, namun seperti dilaporkan CNN Indonesia, massa tertahan di depan Gedung UOB sehingga tidak bisa bergerak menuju Bundaran HI. Para mahasiswa yang hadir tampak membawa panji bendera kampus tanpa mengenakan jaket almamater.
Selain itu, kelompok mahasiswa dari berbagai universitas seperti Universitas Padjajaran dan Universitas Indonesia berkumpul tepat di Bundaran HI. Massa dari sejumlah organisasi seperti HMI, GMNI, dan PMII Universitas Nasional juga berunjuk rasa di dekat Patung Kuda, Jakarta Pusat, dengan estimasi jumlah peserta sekitar 50 hingga 70 orang.
Dalam aksi tersebut, massa mengusung sejumlah tuntutan utama. Mereka meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan, serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan.
Tuntutan lainnya mencakup desakan agar pemerintah mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kepentingan rakyat serta menghentikan pemborosan anggaran untuk kepentingan politik praktis seperti program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Massa juga menuntut penurunan biaya pendidikan, akses layanan dasar yang merata, penghentian penyalahgunaan instrumen hukum oleh kekuasaan, pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta jaminan perlindungan kebebasan bersuara, pengadilan bagi pelanggar Hak Asasi Manusia, dan penghentian militerisasi di ruang sipil.
