Ekonomi

DPR Soroti Pekerja Informal, Dorong Lapangan Kerja Layak

DPR Soroti Pekerja Informal, Dorong Lapangan Kerja Layak

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan, menyoroti tingginya proporsi pekerja informal di Indonesia. Sorotan ini disampaikan meskipun tingkat pengangguran terbuka (TPT) tercatat mengalami penurunan menjadi 4,65 persen pada Mei 2026.

Kualitas Pekerjaan dan Kesejahteraan Pekerja

Marwan menyatakan bahwa keberhasilan di bidang ketenagakerjaan tidak bisa hanya diukur dari kuantitas orang yang bekerja saja. Menurutnya, seperti dilaporkan CNN Indonesia, pekerjaan yang ada harus mampu menjamin kepastian kerja, perlindungan sosial, serta penghasilan yang layak.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2026, total penduduk yang bekerja tercatat sebanyak 148,19 juta orang. Dari total tersebut, sebanyak 87,88 juta orang atau sekitar 59,3 persen bekerja pada sektor informal, sedangkan pekerja formal baru mencakup 40,7 persen.

Kondisi proporsi pekerja informal yang masih mendominasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ketenagakerjaan di Tanah Air masih menyisakan tantangan besar. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk merangsang investasi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja formal yang produktif.

Penguatan Industri Padat Karya dan UMKM

Marwan turut mendesak pemerintah agar memberikan perhatian khusus dan memperkuat sektor industri padat karya, seperti bidang pengolahan pangan, alas kaki, furnitur, serta tekstil. Sektor-sektor ini dinilai krusial dalam memperluas ketersediaan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Ia menekankan agar setiap investasi diukur berdasarkan dampak nyata bagi masyarakat, yang mencakup besaran upah, penyerapan tenaga kerja lokal, serta jumlah lapangan kerja formal yang berhasil diciptakan. Selain itu, UMKM juga harus diberi sokongan berupa akses pasar, pelatihan, dan pembiayaan supaya mampu berkembang dan menyerap tenaga kerja lebih luas.

Di samping penguatan industri dan investasi, sistem pendidikan vokasi serta program pelatihan kerja perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil dunia industri. Efektivitas pelatihan tidak boleh sekadar dinilai dari jumlah pesertanya, melainkan dari tingkat penyerapan lulusan di dunia kerja serta kenaikan pendapatan mereka.

Menjelang dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Marwan berharap fokus kebijakan ketenagakerjaan dapat diarahkan pada sejumlah target konkret. Target tersebut mencakup perluasan jaminan sosial pekerja, peningkatan daya beli, serta pendongkrakan rasio pekerja formal.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *