Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan memberikan penjelasan terkait keluhan warga mengenai kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi dan pemadaman listrik bergilir. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengadakan rapat koordinasi bersama berbagai instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Rapat Koordinasi BBM dan Listrik
Pertemuan itu melibatkan Pertamina Kalimantan Barat, General Manager PLN Kalimantan Barat, Direktur AKR, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perhubungan, serta jajaran pemerintah provinsi. Seperti dilaporkan CNN Indonesia, fokus pembahasan diarahkan pada kelancaran distribusi bahan bakar minyak serta percepatan penanganan gangguan kelistrikan.
“Kami menekankan pentingnya pemerataan dan kelancaran distribusi BBM bersubsidi, baik untuk masyarakat di wilayah pehuluan maupun nelayan di kawasan pesisir,” kata Ria dalam keterangan yang diunggah melalui akun Instagram @rianorsan.id.
Kawasan Kakap disebut sebagai contoh wilayah pesisir yang memerlukan kelancaran pasokan guna menunjang aktivitas nelayan. Pihak Pertamina bersama AKR menyatakan komitmen untuk mencari solusi nyata agar pasokan solar dan bahan bakar minyak bersubsidi kembali lancar serta tepat sasaran. Pemerintah provinsi memastikan akan terus mengawal penanganan distribusi tersebut agar terpenuhi.
Penanganan Pemadaman Listrik
Selain masalah bahan bakar, pertemuan itu juga membahas pemadaman listrik bergilir selama dua jam yang dikeluhkan warga. Pihak PLN menerangkan kepada pemerintah daerah bahwa pemadaman tersebut terjadi akibat perbaikan serta pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Bengkayang yang memakan waktu sampai 54 hari.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah provinsi meminta PLN mempercepat pengerjaan pemeliharaan agar tidak berlarut-larut mengganggu kegiatan warga serta perekonomian di daerah.
“Pemprov Kalbar mendesak agar proses pemeliharaan ini dipercepat semaksimal mungkin agar tidak mengganggu aktivitas dan perekonomian warga,” ujar Ria.
Pemerintah provinsi berharap penjelasan tersebut membuat masyarakat memahami situasi riil di lapangan serta upaya penanganan yang sedang berjalan. Koordinasi lintas instansi akan terus dilanjutkan untuk memulihkan kelancaran distribusi bahan bakar minyak bersubsidi dan mengatasi gangguan listrik di Kalimantan Barat.
