Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan LRT Jakarta untuk segera menghitung kebutuhan anggaran proyek perpanjangan rute LRT Jakarta. Langkah ini diambil guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara turut menyokong pendanaan proyek tersebut.
Persiapan Pembahasan Bersama Danantara
Pramono menjelaskan bahwa rincian kalkulasi biaya tersebut sangat diperlukan sebelum Pemprov DKI menggelar pertemuan resmi dengan Danantara. Pihak Pemprov DKI menyambut positif dukungan dari pemerintah pusat dalam pengembangan moda transportasi publik di Jakarta.
Pramono menuturkan bahwa dirinya telah menyampaikan usulan pengembangan ini langsung kepada Presiden Prabowo pada pertengahan September lalu. BPI Danantara melalui Dony Oskaria juga telah memberikan respons terhadap permohonan bantuan tersebut.
“Karena bagaimanapun kalau duduk dengan Danantara itu kan harus ada hitungannya berapa yang memang dibutuhkan. Namun yang jelas apa yang menjadi arahan Bapak Presiden disambut baik oleh Pemerintah Jakarta dan kami sangat berterima kasih dengan pemerintah pusat,” ujar Pramono pada Jumat (23/10).
Instruksi Presiden Prabowo
Arahan Presiden Prabowo terkait BPI Danantara mencakup bantuan untuk perpanjangan rute LRT Jakarta menuju Jakarta International Stadium (JIS), serta peningkatan konektivitas dengan layanan kereta cepat Whoosh. Menurut Presiden, BPI Danantara wajib memberikan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di Jakarta.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Prabowo saat meresmikan operasional LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai pada Rabu (16/09). Prabowo menekankan bahwa Jakarta bukan hanya milik penduduk lokal, melainkan aset seluruh masyarakat Indonesia.
“Dan tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur (DKI), Danantara untuk ikut dibantu, saya kira wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa,” kata Prabowo.
Selain itu, Presiden juga menyoroti kawasan Jabodetabek sebagai salah satu kawasan megapolitan terbesar di dunia yang memerlukan pengelolaan terpadu dan sinergi yang tertib antara pemerintah pusat dan daerah.
Sumber: Liputan6.com Peristiwa
