Daftar Isi
Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama menyiapkan mekanisme Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi pondok pesantren yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kebijakan ini diterapkan guna mengantisipasi gangguan kegiatan belajar akibat paparan kabut asap bencana alam tersebut.
Penerapan PJJ Sesuai Surat Edaran
Direktur Jenderal Pesantren Basnang Said menjelaskan kebijakan pelaksanaan PJJ bagi satuan pendidikan keagamaan, termasuk pondok pesantren dan madrasah yang berada di wilayah terdampak bencana, mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3 Tahun 2026 yang ditetapkan di Jakarta pada 20 Agustus 2026. Saat ini, pihak kementerian tengah menghimpun data rinci mengenai sebaran serta jumlah pondok pesantren yang terdampak kabut asap melalui Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama di sejumlah provinsi terdampak.
“Untuk mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan, kami telah menyiapkan mekanisme PJJ mengacu pada surat edaran yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Saat ini data rincinya sedang kami himpun dari Kepala Bidang PD Pontren di wilayah Sumatera dan Kalimantan, termasuk beberapa daerah di Sulawesi yang turut terdampak Karhutla,” ujar Basnang seperti dilaporkan CNN Indonesia, Jumat (23/10).
Skema Pembelajaran Adaptif di Pesantren
Basnang mengungkapkan penerapan PJJ di lingkungan pondok pesantren memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan satuan pendidikan umum karena mayoritas santri bermukim di dalam asrama. Skema pembelajaran jarak jauh dilaksanakan secara adaptif dengan menyesuaikan kondisi lingkungan serta ketersediaan fasilitas di masing-masing pesantren.
Salah satu contoh skema yang dapat diterapkan oleh pondok pesantren yang memiliki sarana memadai adalah pembelajaran terpusat menggunakan metode “Satu Layar” di dalam ruangan tertutup yang aman dari paparan asap. Metode ini memungkinkan santri menyimak materi bersama-sama di dalam ruangan sementara pengajar menyampaikan materi dari tempat terpisah.
Data Penanganan Kebakaran Hutan
Penyiapan skema pembelajaran adaptif di masa darurat tersebut sejalan dengan langkah pemerintah dalam memperkuat fasilitas pendidikan dan kesehatan di lingkungan pondok pesantren. Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebelumnya mencatat sekitar 1.481 hektare lahan masih terbakar di berbagai wilayah Indonesia hingga Rabu (21/10), mencakup area di enam provinsi prioritas penanganan karhutla maupun wilayah lainnya.
Enam provinsi prioritas karhutla ini meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Riau. Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyampaikan bahwa dari total area sasaran penanganan seluas lebih dari 983 hektare, sebagian besar telah dipadamkan sementara sisanya masih dalam penanganan.
