Daftar Isi
Sejumlah aliansi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil menggelar unjuk rasa serentak di Jakarta, Yogyakarta, hingga Bandung pada Selasa (20/10). Aksi unjuk rasa tersebut diadakan tepat bersamaan dengan momen dua tahun berjalannya masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Tuntutan Aksi Mahasiswa di Jakarta
Di wilayah Jakarta, massa yang terdiri atas Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), Serikat Tahanan Politik, serta berbagai gerakan sipil memusatkan unjuk rasa di sekitar kawasan Tugu Tani, Jalan Raya Kebon Sirih, dan Tugu Proklamasi, Menteng.
Para mahasiswa menyampaikan lima poin tuntutan utama dalam aksi di ibu kota. Tuntutan tersebut meliputi pengangkatan status kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir menjadi bencana nasional, pemulihan kesehatan warga, hingga penindakan hukum dan pencabutan izin korporasi yang bertanggung jawab.
Selain masalah karhutla, massa aksi mendesak perbaikan tata kelola ekonomi guna memulihkan kepercayaan pasar, jaminan atas kebebasan berpendapat, pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penurunan biaya pendidikan, kesehatan, dan layanan publik agar dapat diakses secara merata.
Ketua BEM UI, Yatalathof Imawan, menyatakan bahwa gelombang aksi ini dilaksanakan sebagai bentuk kekecewaan terhadap jalannya pemerintahan. “Kita bergerak karena sudah tidak ada harapan,” kata Athof.
Sementara itu, Serikat Tahanan Politik menyuarakan dukungan aksi dengan mengunggah kembali gambar lambang Garuda berlatar biru yang memuat tulisan “Peringatan Darurat” di media sosial.
Unjuk Rasa dan Aksi Sepeda di Daerah
Gelombang protes serupa juga berlangsung di Yogyakarta. Sejumlah organisasi kemahasiswaan seperti Serikat Mahasiswa UGM, UII Bergerak, Aliansi UMY Bergerak, BEM Nusantara DIY, HMI Cabang Yogyakarta, hingga Front Mahasiswa Nasional (FMN) berunjuk rasa di kawasan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer.
FMN Yogyakarta melangsungkan aksi jalan kaki dari Taman Parkir Abu Bakar Ali menuju Titik Nol Kilometer dengan membawa empat tuntutan pokok. Tuntutan itu mencakup stabilisasi harga bahan pokok dan BBM, penanganan karhutla, evaluasi program kerja pemerintah, serta penghentian keterlibatan militer dalam ruang-ruang sipil.
Melalui rilis resminya pada Senin (19/10), FMN Yogyakarta melontarkan kritik keras terhadap kinerja dua tahun kepemimpinan nasional. “Menuju dua tahun Pemerintahan Prabowo Subianto, apa yang kita dapatkan? Bukan kesejahteraan, tetapi harga-harga yang mencekik, kabut asap yang membunuh, program gagal yang menghamburkan uang rakyat, dan militer yang semakin masuk ke ruang-ruang sipil!” demikian pernyataan tertulis FMN Yogyakarta.
Adapun di Kota Bandung, empat pesepeda memulai aksi “Mengayuh ke Istana” dari Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika pada Selasa (20/10). Mereka mengayuh sepeda menuju Jakarta dan dijadwalkan tiba di Istana Negara pada Kamis (22/10), sembari melintasi Purwakarta, Karawang, serta Bekasi untuk beristirahat dan bergabung dengan peserta lain.
Koordinator lapangan aksi tersebut, Kidung Saujana, menyampaikan bahwa rombongan pesepeda membawa empat tuntutan utama terkait masalah karhutla yang terjadi di Sumatera, Kalimantan, Jawa, hingga Papua. Tuntutan tersebut mencakup penetapan karhutla sebagai bencana skala nasional, pengusutan hukum bagi para pelaku beserta peninjauan izin usaha, perombakan tata cara penetapan status kawasan, serta jaminan agar lahan yang terbakar tidak dialihkan fungsinya.
Tanggapan Pemerintah Melalui Bakom RI
Merespons gelombang aksi tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyatakan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan berbagai dampak positif dan negatif sebelum memutuskan status bencana nasional untuk karhutla. Menurutnya, pemerintah sejauh ini masih mengupayakan penanganan mandiri tanpa melibatkan bantuan negara lain, seperti dilaporkan Kompas.com.
Syahganda menegaskan keseriusan pemerintah dalam menangani karhutla ditunjukkan lewat penjatuhan sanksi kepada korporasi yang melanggar aturan, penyiapan layanan kesehatan, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ), serta penanganan ketebalan kabut asap di jalanan.
Terkait sektor perekonomian dan pasar modal, pihak Bakom RI menyebut tindakan tegas telah diambil terhadap pelaku kecurangan. Pihak Kepolisian RI juga sedang mendalami skandal terkait MSCI guna menjaga tingkat kepercayaan investor agar tidak menurunkan peringkat bursa saham Indonesia ke level standalone.
Mengenai isu kebebasan berpendapat, Syahganda mengemukakan bahwa pemerintah menghormati hal tersebut sebagai bagian dari proses demokrasi. Pembatasan hanya ditujukan kepada pihak yang dinilai merusak tata krama bangsa, termasuk kelompok-kelompok di media sosial yang melancarkan kampanye negatif dan vulgar.
Dalam hal pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo Subianto dipastikan menjalankan penegakan hukum secara objektif dan memberi izin terbuka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memproses hukum jajaran pemerintahannya jika terbukti bersalah. Di samping itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan pemenuhan hak sosial rakyat melalui pembangunan Sekolah Rakyat untuk anak terlantar serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis bagi lebih dari 100 juta penduduk.
Sumber: BBC News Indonesia
