Uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan kini berjalan di lebih dari 60 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah. Badan Gizi Nasional (BGN) berencana memperluas model ini hingga 5.000 dapur sebelum akhir tahun apabila evaluasinya dinilai positif. Kendati demikian, efektivitas sistem baru ini dalam menghentikan rentetan kasus keracunan makanan masih dipertanyakan.
Uji Coba di Bandung dan Semarang
Di SD Negeri Linggar 03, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sekitar 60 murid kelas 5 dan 6 mengikuti uji coba penyajian prasmanan. Porsi makanan disiapkan lebih banyak sekitar tiga hingga lima persen guna mengantisipasi siswa yang ingin menambah. Makanan diangkut menggunakan termos dan wadah stainless steel, lalu ditata di meja saji oleh kru SPPG sebelum dibagikan oleh sejumlah murid yang bertugas.
Kepala sekolah SD Negeri Linggar 03, Euis Nani Mulyani, menyampaikan bahwa anak-anak menunjukkan antusiasme tinggi karena dapat menikmati makanan hangat dan berselera menghabiskannya. Pendapat senada diungkapkan oleh Imas Rohimah, orang tua siswa, yang menilai penyajian langsung membuat makanan terasa lebih aman dibandingkan wadah ompreng tertutup yang kerap disimpan terlalu lama.
Kendala logistik turut menyertai uji coba tersebut. Ahli gizi SPPG Linggar, Sesilia Indah Sabila, menjelaskan bahwa model prasmanan memerlukan lebih banyak personel dan kendaraan karena satu armada operasional hanya sanggup mendistribusikan ke dua kelas.
Penerapan serupa berlangsung di SDIT Al Kamilah, Kota Semarang, Jawa Tengah, bagi 46 siswa kelas 5 dan 6. Kepala sekolah Dyah Kurniastutiy menuturkan bahwa durasi makan meningkat dari sekitar 10 menit menjadi 15 hingga 20 menit karena proses mengantre, yang menuntut sekolah untuk menyesuaikan jadwal kegiatan belajar.
Bayang-Bayang Kasus Keracunan
Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa sistem prasmanan diharapkan dapat memangkas jeda waktu antara memasak dan menyantap makanan agar kualitas tetap terjaga sekaligus menekan jumlah sisa makanan. Kendati demikian, program yang menyasar lebih dari 56 juta siswa ini masih dibayangi catatan kasus keracunan yang masif.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat jumlah kumulatif korban dugaan keracunan telah melampaui 50.000 orang sejak program dimulai pada Januari 2025. Kasus terbaru melanda 144 siswa di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, serta 55 santri di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang mengalami gejala mual, pusing, hingga diare setelah mengonsumsi MBG.
Pakar keamanan pangan Universitas Padjadjaran, Souvia Rahimah, menilai perubahan metode penyajian tidak serta-merta menyelesaikan akar persoalan keracunan. Menurutnya, faktor penentu keselamatan pangan mencakup kualitas bahan baku, proses memasak, sanitasi lingkungan, hingga higienitas petugas.
Ketua Nasional JPPI, Ubaid Matraji, turut mempertanyakan efektivitas sistem prasmanan di tengah berbagai persoalan tata kelola yang masih mendera program tersebut. Ubaid menilai sistem prasmanan justru membuat proses audit dan pengawasan menjadi lebih rumit dibandingkan sistem ompreng yang porsinya terhitung jelas.
Sampel makanan dari berbagai insiden keracunan kini tengah diperiksa oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), BGN, serta pihak kepolisian untuk mengidentifikasi penyebab pasti gangguan kesehatan tersebut.
Sumber: BBC News Indonesia
