Upaya Pemerintah Bangun SDM Unggul Lewat CKG hingga TBC

Kualitas kesehatan masyarakat menjadi aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah menjalankan berbagai program penguatan layanan kesehatan, termasuk Cek Kesehatan Gratis (CKG), revitalisasi rumah sakit umum daerah (RSUD), dan percepatan penanggulangan tuberkulosis (TBC).

Program Cek Kesehatan Gratis Capai Jutaan Warga

Pemerintah menjalankan program CKG untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat memeriksakan kesehatan tanpa khawatir biaya, yang dirasakan oleh warga Karawang, Yaya Suhara, yang mengikuti pemeriksaan menjelang keberangkatan haji. Pengalaman serupa disampaikan Mugiono yang menilai CKG mendorong warga memeriksakan diri sebelum mengalami keluhan sakit, dengan layanan yang mencakup pemeriksaan EKG, laboratorium, dan gigi.

Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat program CKG telah menjangkau 106,3 juta warga hingga 13 Oktober 2026, melampaui capaian 70,2 juta peserta sepanjang 2025. Diluncurkan pada 10 Februari 2025, program ini membantu mendeteksi faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan obesitas yang berkaitan dengan penyakit kardiovaskular, stroke, serta gangguan ginjal. Menkes menyatakan pengukuran keempat faktor risiko tersebut dapat menurunkan hingga 80 persen kematian akibat penyakit jantung, pembuluh darah, stroke, dan masalah ginjal, yang kini tersedia di lebih dari 10.000 puskesmas di 38 provinsi.

Revitalisasi RSUD dan Percepatan Penanganan TBC

Pemerintah berencana merevitalisasi 441 RSUD, merenovasi 8.001 puskesmas, serta membangun 1.988 puskesmas baru pada periode 2027–2029. Peningkatan kapasitas 66 RSUD kelas D dan D Pratama menjadi kelas C ditujukan untuk memperkuat layanan penanganan stroke, jantung, kanker, gangguan ginjal, serta kesehatan ibu dan anak, di mana 22 RSUD telah beroperasi per Juli 2026 dengan sebagian besar lokasi berada di wilayah kepulauan, perbatasan, dan pegunungan.

Di sektor penyakit menular, Kemenkes menemukan 600.698 kasus TBC hingga 27 September 2025, dengan 90 persen pasien telah memulai pengobatan dan tingkat keberhasilan pengobatan TBC sensitif obat mencapai 80 persen. Wamenkes menyebut penemuan kasus TBC pada 2025 melampaui 80 persen dari estimasi, sementara skrining lewat CKG hingga September 2026 telah menjangkau 20,6 juta orang dengan 26.800 kasus baru dikonfirmasi, serta estimasi kasus nasional diproyeksikan turun menjadi 1,08 juta pada 2026 menuju target eliminasi TBC pada 2030.

Tantangan Tindak Lanjut dan Kesiapan Fasilitas

Guru Besar FKM UI Hasbullah Thabrany menilai CKG sebagai langkah positif sebagai sumber data epidemiologi, seperti disampaikan kepada Liputan6.com, sementara pakar kebijakan kesehatan Dicky Budiman menyebutnya strategis untuk menggeser pendekatan ke deteksi dini. Keduanya menekankan pentingnya tindak lanjut pengobatan bagi warga yang terdiagnosis, meski integrasi data antara puskesmas dan FKTP swasta melalui SatuSehat masih menemui kendala.

Dalam pembangunan infrastruktur, Dicky mengingatkan pentingnya kesiapan operasional dan ketersediaan dokter spesialis dasar di daerah terpencil. Sementara itu, praktisi kesehatan masyarakat Ngabila Salama menyarankan pengoptimalan kembali Pengawas Menelan Obat (PMO) guna memastikan kepatuhan pasien TBC serta perlunya edukasi perilaku hidup bersih dan sehat sejak usia dini.

Perluasan pemeriksaan kesehatan, peningkatan kapasitas rumah sakit daerah, serta penguatan skrining dan pengobatan TBC merupakan upaya yang saling melengkapi untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan secara berkelanjutan.