Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menetapkan Oval Office dan sejumlah ruangan di sekitarnya di Gedung Putih sebagai monumen nasional. Langkah tersebut diklaim Trump bertujuan mencegah presiden-presiden AS berikutnya mengubah dekorasi atau merombak ruangan kerja resmi presiden tersebut.
Kebijakan ini diambil setelah Trump melakukan berbagai perubahan besar pada interior Oval Office selama masa jabatan keduanya, termasuk merobohkan sayap timur Gedung Putih. Keputusan ini memicu gelombang kritik dari pengamat pelestarian warisan budaya yang menilai tindakan sang presiden dipenuhi kemunafikan.
Upaya Melindungi Dekorasi Oval Office
Trump menjelaskan bahwa status baru ini ditetapkan agar tidak ada pihak yang dapat merusak atau merobohkan Oval Office di masa mendatang. “Kami menjadikannya sebagai monumen nasional, dan tidak seorang pun akan diizinkan menyentuhnya, menghancurkannya, atau merobohkannya hanya karena orang-orang bodoh ingin membangun sesuatu dengan bentuk yang sedikit berbeda,” kata Trump pada Kamis (5/11).
Meskipun ditetapkan sebagai monumen nasional yang dikelola oleh National Park Service, dokumen perintah eksekutif tersebut mencatat bahwa presiden yang menjabat tetap memiliki kewenangan untuk memperbarui dekorasi, memilih perabotan, serta melakukan penyesuaian operasional atau keamanan rutin selama tidak memengaruhi struktur bersejarah dan karakter arsitekturnya.
Trump menilai langkah ini sangat penting mengingat fungsi Oval Office sebagai simbol kebesaran Amerika Serikat. Ia juga mengklaim telah memperbaiki Gedung Putih yang sebelumnya berada dalam kondisi rusak parah, seperti dinding yang retak dan jendela yang pecah. Beberapa perubahan yang ia lakukan mencakup penambahan plakat emas besar di luar ruangan, pengaspalan area Rose Garden, penambahan landasan helikopter, serta perombakan dekorasi interior bernuansa emas.
Kritik dan Penilaian Pengamat Warisan Budaya
Kebijakan Trump menuai sorotan karena kompleks Gedung Putih pada dasarnya sudah berstatus Landmark Bersejarah Nasional (National Historic Landmark). Berdasarkan aturan yang berlaku, perubahan sementara seperti penggantian furnitur dan dekorasi sebenarnya berada penuh dalam kewenangan presiden selama tidak merusak elemen arsitektur permanen.
Ahli hukum dari firma pelestarian warisan sejarah Cultural Heritage Partners, Greg Werkheiser, menyoroti inkonsistensi Trump dalam perlindungan situs bersejarah. Kepada BBC News Indonesia, Werkheiser menilai langkah Trump tersebut sebagai bentuk kemunafikan karena di saat yang sama pemerintahannya terus berupaya melemahkan aturan perlindungan bangunan bersejarah lainnya di Washington D.C., termasuk merobohkan sayap timur Gedung Putih untuk dibangun ruang dansa baru dan mempromosikan pembangunan gerbang kemenangan baru.
“Di satu sisi, dia berbicara tentang pentingnya melestarikan Oval Office, yang secara hukum tidak memiliki arti karena dia tidak bisa melakukannya. Namun di sisi lain, dia justru mengayunkan kapak terhadap hukum yang memungkinkan kita melestarikan situs-situs bersejarah lainnya,” ujar Werkheiser kepada BBC News Indonesia.
Proyek perombakan Gedung Putih oleh Trump juga mendapatkan penolakan politik dari Partai Demokrat. Mantan Presiden Barack Obama sempat menyindir dekorasi baru bernuansa emas yang ditambahkan Trump membuat Gedung Putih terlihat seperti Saddam Hussein yang sedang membuka cabang restoran Cheesecake Factory.
Sumber: BBC News Indonesia








