Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto kembali memutasi serta merotasi sejajaran Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) di lingkungan Polri. Kebijakan tersebut tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal Minggu (9/11/2026).
Penarikan Tugas Pejabat dari KSP
Lewat surat telegram tersebut, Kapolri memutuskan untuk menarik Komisaris Jenderal (Komjen) Syahar Diantono dan Komjen Yuda Gustawan dari penugasan di Kantor Staf Presiden (KSP). Dalam jabatan barunya, Syahar kini dipercaya menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Pengkajian dan Pengembangan (Jianbang) Lemdiklat Polri, sementara Yuda diplot sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri.
Penarikan kedua perwira tinggi berpangkat jenderal bintang tiga ini berlangsung tatkala Polri tengah menangani perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diduga dilakukan oleh mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala KSP, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Selain melakukan penarikan dua jenderal dari KSP, Suyudi turut menggeser posisi Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang sebelumnya diampu oleh Brigjen Moh. Irhamni. Irhamni dialih tugaskan sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri, sedangkan jabatan Dirtipidter Bareskrim diserahkan kepada Kombes Bismo Teguh Prakoso yang sebelumnya menjabat Direktur Reserse Kriminal Narkoba Polda Metro Jaya.
Perkembangan Perkara Penyadapan Ilegal
Sebelum keputusan rotasi ini diterbitkan, Bareskrim Polri telah menetapkan Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira polisi lainnya sebagai tersangka terkait dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal yang memuat informasi elektronik. Ketiga perwira tersebut ialah Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Slamet Uliandi.
Saat ini, tiga dari empat tersangka, yakni Listyo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi, sudah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Adapun Slamet Uliandi belum ditahan akibat kendala kesehatan.
Berdasarkan hasil temuan awal kepolisian, tindakan penyadapan yang menyeret Listyo dan jajarannya tak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto. Sederet figur lain juga menjadi korban, seperti para menteri kabinet, tokoh politik, kalangan pengusaha, awak media, hingga tokoh masyarakat.
Para tersangka terancam dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan sanksi kurungan hingga 10 tahun, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara, serta Pasal 31 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang membawa ancaman pidana 8 tahun penjara. Di sisi lain, pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengategorikan tindakan pidana penyadapan tersebut sebagai perbuatan makar.








